Dalam enam bulan pertama kinerja pemerintahan Jokowi-JK, berdasarkan hasil survei Poltracking, publik mengaku tidak puas.Perombakan ataureshufflekabinet dinilai publik menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Dari hasil survei terlihat, 66 persen responden paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan masyarakat.
Terkait dengan perekonomian inilah tentu yang paling menjadi sorotan atau perhatian masyarakat. Hal ini karena dalam bidang inilah masyarakat paling merasakan dampaknya secara langsung. Segala kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah hal yang paling rawan memperoleh kritikan dan perhatian dari masyarakat. Sehingga dalam membuat kebijakan dalam bidang perekonomian sepertinya pemerintah harus lebih hati-hati lagi.
Bahkan ketidakpuasan publik juga menimbulkan adanya rencana untuk reshuffle mungkin dapat mengancam kedudukan para menteri terkait dengan perekonomian masyarakat. Beberapa menteri seperti Sofyan Djalil (Menko Perekonomian), Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan), Rini M. Soemarno (Menteri BUMN), AAGN Puspayoga (Menteri Koperasi dan UMKM), Saleh Husin (Menteri Perindustrian), Rahmat Gobel (Menteri Perdagangan),  Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan Ferry Musyidan Baldan (Menteri Agraria dan Tata Ruang) bisa jadi dalam melaksanakan tugasnya sudah berusaha dengan baik. Namun harapan rakyat juga bisa melebihi apa yang mereka kerjakan.
Permasalahan perekonomian yang saat ini muncul antara lain nilai tukar rupiah yang melemah ketimbang pada pemerintahan sebelumnya. Selain itu pencabutan subsidi BBM juga membuat harga BBM menjadi tidak stabil. Imbasnya harga berbagai komoditi di pasaranpun juga menjadi tidak jelas, berikutpun juga terhadap transportasi umum yang juga membingungkan bagi pengguna maupun penyedia dan pekerja jasa transportasi umum. Beberapa hal inilah yang mungkin membuat masyarakat keberatan, sehingga merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK ini.
Padahal, bisa jadi pemerintahan Jokowi-JK beserta para menterinya saat ini sedang mempersiapkan atau sedang berusaha memperbaiki dan menjalankan pemerintahannya. Yang karena baru 6 bulan masa pemerintahan jadi hasilnya belum terlihat. Sehingga kinerjanyapn belum dapat dirasakan oleh publik. Namun adanya survey ini dapat membantu mengetahui opini publik, jadi pemerintah dapat melakukan koreksi terhadap kinerjanya.
