Tepat setahun lalu, 20 Desember 2011 Haryadi Suyuti dan Imam Priyono DP (HS dan IP) dilantik Gubernur DIY untuk memangku amanah sebagai Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta 2011-2016. Lima tahun kedepan sejak itu sebuah kapal besar bernama Kota Yogyakarta menggantungkan arah kehidupannya pada duet nahkoda HS dan IP.
Hari ini, seperlima jarak telah ditempuh HS dan IP membawa kapal besarnya menuju visi terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, berkarakter dan inklusif, pariwisata berbasis budaya, dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan.
Kapal besar tidak dibuat untuk terus diam di pelabuhan, namun agar terus berjalan dalam lautan yang luas. HS dan IP sebagai nahkoda pun senantiasa menggerakkannya dengan spirit dasar gotong royong untuk memenangkan hati rakyat. Maka semangat gotong royong agawe majune Ngayogyakarta(segoro amarto) menjadi bagian utama dalam membangun keharmonisan dan kesatuan masyarakat  untuk asih asah dan asuh dalam karya bersama mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan.
Partisipasi masyarakat menjadi bahan bakar untuk menggerakkan mesin pembangunan pemerintahan yang baik dan bersih. Transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas Pemerintah Kota Yogyakarta adalah timbal baliknya. Karena membangun sebuah kota bukanlah sekadar membangun secara fisik. Membangun nilai-nilai kehidupan menjadi lebih penting untuk mengolah Kota Yogyakarta agar lebih sejahtera, berwajah humanis dan bersahabat.
Kapal diciptakan untuk berlayar di lautan luas dalam berbagai cuaca. Kurun setahun perjalanan menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan, serta memberdayakan segenap warga masyarakat, HS dan IP harus melampaui banyak dinamika. Keduanya pun tidak bersembunyi di balik menara gading, melainkan terus senantiasa hadir di tengah masyarakat mengemban visi dan integritas, membawa keberanian dan kepedulian, membangun semangat dan komitmen serta menghadirkan ketulusan sebagai kunci utama keberhasilan
Yogyakarta yang nyaman huni bagi warganya semestinya diwujudkan sebagai kota yang dapat memenuhi kebutuhan baik fisik maupun non fisik. Karenanya dalam setahun terakhir HS dan IP terlihat terus berupaya untuk melakukan penataan fisik memenuhi berbagai kebutuhan infrastruktur jalan, pemukiman dan juga lingkungan yang lebih memadai. Fasilitas publik bagi masyarakat perkotaan menjadi prioritas kebijakan untuk peningkatan kualitas kehidupan. Berkait aspek non fisik, HS dan IP juga tengah melakukan upaya untuk meningkatkan citra Yogyakarta sebagai kota yang aman dan nyaman.
Dipotret dari kerangka ekonomi makro daerah, Kota Yogyakarta yang hanya seluas 3.250 Ha, sangat terbatas sumber daya alamnya. Pertumbuhan ekonomi masih saja mengandalkan sektor perdagangan dan jasa khususnya yang mendukung pariwisata. Mengantisipasi hal itu perlu bagi Pemkot Yogyakarta untuk mengoptimalkan lagi iklim investasi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta, meningkatkan kreativitas dan inovasi pengelolaan pariwisata berkelanjutan sekaligus pengembangan produk karya seni kreatif, mengembangkan ekonomi wilayah hingga meningkatkan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya. Pendek kata, daya saing daerah harus terus didorong dan difasilitasi seiring dengan berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah dan berpihak pada masyarakat.
Kurun waktu setahun ini ada 22 penghargaan yang disandang dan patut diperhitungkan sebagai wujud kerja bersama jajaran Pemkot Yogyakarta beserta seluruh masyarakat, diantaranya : Peringkat Pertama Kemudahan Mendirikan Usaha,Adipura, Wahana Tata Nugraha, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan Kota Layak Anak.
Pelayanan publik tanpa komersialisasi pada tahun pertama ini juga telah terwujud dengan memberikan jaminan kesehatan semesta, dimana mulai awal Desember lalu seluruh warga Kota Yogyakarta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.
Dan hari ini Soft Launching XT Square, yang sempat tertunda dalam waktu cukup lama, menjadi babakan baru untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang tak pernah tidur.
Namun begitu masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi HS dan IP. Pemberantasan korupsi melalui penataan birokrasi, mewujudkan prinsip pendidikan untuk semua dengan memperbanyak fasilitas belajar non formal, termasuk bagi anak difabel. Menciptakan lapangan kerja yang yang bertumpupada ekonomi kerakyatan, juga pelayanan publik yang berpijak pada upaya memanusiakan rakyat.
Tepat kiranya jika penguatan potensi dasar dan potensi wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun mendatang.
Kapal besar pun terus bergerak menuju pelabuhan akhir Yogyakarta yang sejahtera dan humanis.
Dimuat pada OPINI Harian Jogja, Kamis 20 Desember 2012.