SIARAN PERS BERSAMA
“SOLIDARITAS DAN DUKUNGAN PENUH KEPADA PETANI BIMA YANG TERUS MELAKUKAN PERLAWANAN MENOLAK TAMBANG!”
===============================================================================
Menjelang tutup tahun 2011, wajah pemerintahan Indonesia semakin represif. Berbagai perlawanan rakyat dijawab dengan tindak kebrutalan oleh aparat keamanan negara. Pemerintahan SBY-Budiono telah menjungkirbalikkan logika kekuasaan yang seharusnya berpihak kepada rakyat, justru dalam kebijakan dan tindakan politiknya menjadikan rakyat sebagai pihak yang dirugikan, bahkan dianggap sebagai musuh. Hak-hak rakyat atas tanah, air, dan kekayaan alam lainnya sebagaimana yang diakui dan diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, dibiarkan untuk digerus dan dieksploitasi oleh kekuatan modal.
Aksi pendudukan Pelabuhan Sape oleh petani dan segenap warga Bima, jahit mulut petani Pulau Padang Meranti Riau, dan pendudukan DPR RI oleh Suku Anak Dalam dan petani Jambi lainnya, hingga aksi bakar diri yang dilakukan oleh Sondang Hutagalung di depan Istana Merdeka, maupun aksi-aksi pekerja Freeport dan pekerja lainnya, merupakan bentuk perlawanan politik terhadap pemerintahan yang neoliberalis. Begitu juga dengan terungkapnya kasus pembantaian di Mesuji, yang kemudian disusul dengan pembunuhan terhadap para petani/mahasiswa/pelajar di Bima pada tgl 24 Desember 2011, menambah panjangnya daftar kejahatan politik dan kemanusiaan yang berlangsung selama Pemerintah SBY-Budiono berkuasa.
Aksi Pendudukan Pelabuhan Sape merupakan ekspresi dan strategi perlawanan petani dalam menolak Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengijinkan PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN) untuk melakukan eksplorasi tambang emas . PT SNM yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Arc Exploration Ltd dari Australia, mendapat ijin usaha pertambangan (IUP) dari Bupati Bima pada tahun 2008, yang kemudian diperbaharui melalui SK No. 188/45/357/004/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Sumber Mineral Nusantara. IUP ini memberi wewenang kepada Perusahaan untuk membuka lahan tambang seluas 24.980 ha, termasuk di sekitar pemukiman penduduk selama 25 tahun. Bila IUP ini diteruskan, dapat dipastikan terjadi kekacauan siklus ekonomi rakyat yang bertumpu pada pertanian dan laut, serta rusaknya lingkungan yang berpotensi pada bencana alam.
Oleh karena itu, kami yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, menyatakan sikap: 1). Mendukung semua upaya yang dilakukan oleh petani Bima dalam menolak tambang di tanah Lambu, Sape, dan Langgudu. 2). Menuntut kepada Bupati Bima, Fery Zulkarnaen, ST., agar segera mencabut Izin Usaha Pertambangan No. 188/45/357/004/2010, dan mengembalikan kedaulatan tanah dan kekayaan alam sepenuhnya kepada warga Bima. 3). Menuntut kepada Presiden RI, Kapolri, Gubernur NTB, Kapolda NTB, serta Bupati Bima untuk bertanggung jawab atas pembunuhan dan penangkapan terhadap puluhan warga, dan atas semua kerugian material/immaterial yang diderita warga Lambu, Sape, dan Langgudu selama masa penolakan tambang berlangsung dan bila tidak mampu, maka pihak-pihak di atas harus turun dari jabatannya. 4). Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan gugatan masyarakat sipil yang menuntut pencabutan pasal-pasal kriminalisasi warga dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
Dan melalui panggung bersama ini, kami juga memberikan solidaritas dan dukungan penuh atas perjuangan warga berbagai sektor yang berada di seluruh Indonesia, termasuk dukungan kepada petani kepulauan Padang Meranti Riau, serta menyerukan kepada segenap elemen prodemokrasi untuk terus melakukan konsolidasi dan penguatan perjuangan dengan mendirikan panggung-panggung perjuangan bersama, melawan ketidakadilan Pemerintahan SBY-Budiono, hingga kedaulatan bangsa dapat dipulihkan kembali.
JAKARTA, 26 DESEMBER 2011
PANGGUNG KEDAULATAN BANGSA DUDUKI DPR RI
Koordinator Acara : Binbin Firmansyah, Hp. 08159761693,
Humas : Wenry A., Hp. 085695954934, Ilham , Hp. 081219235532, Nuraini, Hp. 08176655800
1. Front Pemuda dan Mahasiswa NTB (FPM NTB)
2. Forum Komunikasi Penyelamat Pulau Padang (FKM PPP)
3. Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAM-Indonesia)
4. Forum Peduli Keselamatan RI
5. Guntur 49
6. Gerakan Indonesia Baru (GBI)
7. Institute Global Justice (IGJ)
8. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)
9. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
10. Komite Penyelamat Organisasi Persatuan Rakyat Pekerja (KPO PRP)
11. Keluarga Bima Jakarta Utara
12. Koalisi Anti Utang (KAU)
13. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)
14. Petisi 28
15. Peduli Buruh Migran
16. Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI)
17. Partai Rakyat Demokratik (PRD)
18. Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)
19. Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI)
20. Serikat Tani Nasional (STN)
21. Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI)
22. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92 (SBSI 92)
23. Srikandi Demokrasi Indonesia (SDI)
24. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
25. Tokoh agama/pemuda/mahasiswa/perempuan, serta individu yang peduli masalah kemanusiaan
