KONSEP
Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat individu terpapar dengan penyakit maka tubuh akan bisa memproses perlindungan agar tidak terpapar penyakit atau nantinya hanya akan mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penyebaran parah. Pada masa pandemi covid-19 saat ini pemerintah sedang gencar untuk mengadakan suntik vaksin secara gratis di setiap pelosok daerah guna menekan angka paparan dan penyebaran virus covid-19. Vaksinasi yang diadakan pemerintah dalam rangka menjauhkan warganya dari suatu penyakit sebagai langkah pencegahan. Setiap orang sudah diwajibkan untuk mendapatkan vaksin tersebut, dimulai dengan suntikan pertama dan suntikan kedua kemudian dilanjutkan dengan Vaksin Booster yang dilakukan secara bertahap.Â
Namun sayangnya, program pemberian vaksin secara gratis yang diadakan oleh pemerintah ini menimbulkan kecemasan dan kepanikan di tengah masyarakat lantaran adanya dugaan bahwa penyuntikan vaksin gratis oleh pemerintah dilakukan hanya dengan menyuntikkan alat suntik yang kosong dan tidak berisi cairan vaksin, kasus penyuntikkan vaksin kosong yang dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan (nakes) perawat dan dokter ini akhirnya menjadi isu berita viral di media sosial.
Salah satu kasus penyuntikan vaksin kosong ini terjadi di sekolah dasar yang ada di Kota Medan yakni Sekolah Dasar (SD) Wahidin, Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara. Dalam video viral yang beredar, nampak seorang dokter mengeluarkan suntikan dari segel kertas. Setelah itu, sang nakes menarik sedikit ujung tuas spuit dan menginjeksi ke lengan sebelah kiri murid SD itu. Akan tetapi, suntikan itu tampak tak berisi cairan vaksin alias kosong. Vaksinator berkerudung tersebut mengambil tisu dan meletakkannya di lengan murid SD yang disuntik tadi, ia juga sempat mengajak murid SD berkacamata itu mengobrol.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufiq mengungkapkan tenaga kesehatan yang diduga menginjeksi suntikan tanpa cairan vaksin Covid-19 ke murid SD Wahidin, Medan, bukan berasal dari instansi pemerintah. Menurutnya, kegiatan itu bukan program yang dilakukan Pemerintah Kota Medan, namun merupakan pekerjaan dari Polsek Medan Labuhan dengan tenaga kesehatan dan vaksinator yang mereka undang sendiri. "Iya soal vaksinasi yang diduga kosong itu terjadi di SD Wahidin yang dilaksanakan Polsek Medan Labuhan di bawah Polres Belawan. Kabarnya sekarang sedang mereka telusuri dan penyelidikan," kata Taufiq, (21/1).
Polda Sumatera Utara telah melimpahkan berkas perkara suntikan vaksin Covid-19 kosong ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kejati (Sumut). Penyelidikan sementara dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium terhadap darah untuk mengetahui berapa jumlah anak yang mengalami penyuntikan vaksin kosong dan hasilnya beberapa siswa dan siswi di sekolah wahidin kecamatan labuhan Kota Medan, tidak ditemukan kandungan vaksin dalam tubuh siswa dan siswi  ini. Diperkirakan ada lebih dari 60 orang anak mengalami penyuntikan vaksin kosong saat Vaksinasi Covid-19 di Sekolah Wahidin di Kecamatan Medan, Labuhan, Sumatera Utara yang dilakukan oleh seorang dokter bernama Tengku Gita Aisyaritha. Hal ini membuat keresahan masyarakat menjadi sangat meningkat dan membuat setiap lapisan masyarakat meragukan setiap hak warga masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan.
DESKRIPSI
Kasus penyuntikan vaksin kosong di SD Wahidin, Medan, menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan yang signifikan di masyarakat. Program vaksinasi Covid-19 gratis yang diadakan oleh pemerintah seharusnya menjadi langkah penting dalam upaya menekan penyebaran virus, namun kasus ini menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap keamanan dan keefektifan program tersebut. Tanggapan atas kasus ini mencerminkan ketidakpuasan dan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas dan keamanan vaksin yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pengendalian mutu dalam pelaksanaan program vaksinasi, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.
Keterlibatan tenaga kesehatan dan vaksinator yang tidak berasal dari instansi pemerintah juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan legalitas praktik medis mereka. Tanggapan terhadap kasus ini menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika medis dan tanggung jawab profesi dalam melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, ketidakhadiran cairan vaksin dalam tubuh siswa yang telah disuntikkan menimbulkan kekhawatiran serius tentang efektivitas program vaksinasi dan perlunya peningkatan pengawasan terhadap proses vaksinasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tanggapan ini menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat serta perlunya tindakan preventif dan penanganan yang cepat dalam mengatasi kasus-kasus yang melanggar prinsip-prinsip bioetika dan kesehatan publik.
