Mengakarnya Nepotisme dalam Sebuah Rekrutmen Petugas di Daerah

Beberapa hari terakhir ini lembaga-lembaga pemerintah mengadakan rekrutmen petugas, seperti rekrutmen petugas regsosek oleh BPS, pendamping PKH  kementerian sosial,  petugas panwascam oleh bawaslu dan yang terbaru adalah PPK dan PPS oleh KPU. Memang, dalam proses pendaftaran seleksi menggunakan system online, jadi semua kalangan bisa mendaftar rekrutmen-rekrutmen tersebut.

Mungkin dari lembaga-lembaga pusat memang berniat melakukan rekrutmen secara terbuka dan transparan sehingga akan menghasilkan SDM-SDM yang unggul dalam menyelesaikan tugas birokrasi pemerintahan. Tetapi, dalam kenyataannya hal itu berbeda dengan yang ada di lapangan khususnya daerah, disitu masih banyak nepotisme yang berlaku untuk semua proses rekrutmen yang sudah disebutkan diatas. Memang awal pendaftarannya semua bisa masuk dan ikut seleksi tapi di akhir-akhir penentuan atau tes akhirlah nepotisme itu bekerja. Sehingga yang terpilih menjadi petugas adalah orang yang dekat dengan orang dalam malah bukan orang yang berkompeten di bidangnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nepotisme berarti (1) perilaku yang memperlihatkan kesukaan yanh berlebihan kepada kerabat dekat; (2) kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; (3) tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.

Baca juga: Awal Kisah Oligarki di Sebuah Desa

Nepotisme juga dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan seseorang (yang mempunyai kedudukan dan jabatan) menempatkan sanak saudara atau anggota keluarga besar, di berbagai jabatan dan kedudukan sehingga menguntungkannya (Pope, 2003). Nepotisme biasanya dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan pemerintah lokal sampai nasional, pemimpin perusahaan negara, pemimpin militer maupun sipil, serta tokoh-tokoh politik. Mereka menempatkan para anggota atau kaum keluarganya atau teman dekatnya tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kualitasnya.

Dalam sebuah rekrutmen petugas instansi pemerintah entah itu Panwascam, PPK Pemilu, Pendamping PKH, Petugas sensus dan lain sebagainya cenderung masih banyak yang menggunakan sistem nepotisme. Ada sebuah kejadian dalam sebuah tes di sebuah rekrutmen petugas nilai si A lebih bagus dari si B tetapi malah si B yang lolos menjadi petugas dikarenakan ada kenalan orang dalam, yang menguji merupakan teman dekatnya atau kerabatnya sehingga menimbulkan kekecewaan bagi si A yang sudah berusaha dengan cara yang sportif.

Memang, nepotisme masih mbladrah di daerah-daerah sehingga dengan mudah masyarakat menebak kalau yanh nanti jadi petugas ini adalah si A, petugas itu si B dan petugas yg lain itu si C. Apa gunanya ada tes-tes , ada pengumuman rekrutmen agar banyak pendaftar tapi sudah tahu siapa yang akan jadi.

Baca juga: Ketika Program BLT Menjadi "Sengkuni" bagi Masyarakat Pedesaan

Secara tidak langsung efek nepotisme akan menghasilkan SDM yang tidak optimal dikarenakan mungkin yang dipilih tidak bisa menguasai atau kompeten di bidangnya hanya karena faktor kedekatan ataupun kekeluargaan. Sehingga pelayanan kinerja sebuah lembaga menjadi buruk dan jelek di masyarakat. Tetapi pejabat-pejabat yang melakukan nepotisme tersebut tidak merasa peduli, karena yang mereka pikirkan adalah keuntungan pribadi, urusan kinerja belakangan yang penting orang-orang dekatnya ada dilingkarannya.

Jelas proses nepotisme sangatlah merugikan negara dan juga masyarakat. Dengan adanya SDM hasil nepotisme semua program kerja pemerintah menjadi tidak efektif, pengeluaran APBN yang diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja birokrasi pemerintahan hanya sia-sia belaka dan yang didapat adalah program-program yang tidak tepat ke masyarakat.

Semoga masih ada pejabat yang mempunyai hati nurani untuk tidak menjadi ORANG DALAM YANG MENGULURKAN TANGAN KE KERABAT ATAU KELUARGA DEKAT.

Baca juga: Kematian Demokrasi Saat Pilkades