[caption id="attachment_229295" align="aligncenter" width="496" caption="Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)"][/caption]
Ketika pertama kali membaca berita terkait pidato Presiden SBY yang merespon banyaknya pejabat negara yang terjerat korupsi, saya langsung geleng-geleng kepala. Kok tumben Pak Presiden begitu membela bawahannya di pemerintahan.
Padahal, enam bulan lalu, di sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pendiri dan deklarator Partai Demokrat, saat menanggapi banyaknya kader partai yang ketahuan korupsi seperti sekarang, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini membandingkan korupsi yang dilakukan oleh kader partainya dan kader partai lain. Dalam pidato tanggal 13 Juni 2012 itu, tidak sedikit pun SBY membela apalagi bertekad menyelamatkan kader-kader partai berstatus pejabat dan aparat pemerintah yang sedang diciduk KPK.
Seperti sudah didengar oleh semua rakyat, Presiden SBY, dalam sambutannya yang disampaikan di Istana Negara dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia, 10 Desember 2012 lalu, mengeluarkan sebuah pernyataan resmi atas nama pemerintah dan negara. Dari sekian banyak paparan yang disampaikan, ada satu paragraf yang sangat penting untuk disimak, bukan karena pernyataan ini kontroversial, tapi tak lebih karena pernyataan ini berisi tekad dan komitmen presiden dalam konteks pemberantasan korupsi di dua tahun terakhir masa pemerintahannya, tahun 2013 hingga 2014.
Berikut transkrip sambutan yang saya buat dari rekaman sambutan di Metro TV:
"Kasus-kasus korupsi terjadi karena ketidakpahaman seseorang pejabat bahwa yang dilakukan itu dari dulu berkategori korupsi. Maka negara wajib menyelamatkan mereka-mereka yang tidak punya niat untuk melakukan korupsi tapi bisa salah dalam mengemban tugas-tugasnya. Tugas yang datang siang dan malam, kadang-kadang memerlukan kecepatan pengambilan keputusan, memerlukan kebijakan yang tepat. Jangan biarkan mereka dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi."
Ada empat poin yang perlu dengan hati-hati digarisbawahi dari pidato tersebut:
- Korupsi terjadi karena pejabat tidak paham bahwa yang dilakukannya berkategori korupsi. Di sini, presiden tidak berkata 'beberapa kasus' tapi 'kasus-kasus'. Artinya, seluruh atau hampir semua kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan aparat negara terjadi karena ketidaktahuan bukan karena keinginan atau kesengajaan memperkaya diri dengan cara korupsi.
- Negara wajib menyelamatkan pejabat negara yang tidak punya niat untuk korupsi, tapi kemudian melakukan kesalahan bernama korupsi.
- Kesalahan bernama korupsi ini kadang terjadi karena si pejabat harus cepat mengambil keputusan dan kebijakan dalam kondisi darurat.
- Negara tidak akan membiarkan pejabat itu dinyatakan dinyatakan bersalah dalam tindak pidana korupsi.
Saya tidak tahu, apa jadinya kalau keempat komitmen tadi benar-benar diterapkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan presiden dua tahun ke depan. Apakah itu berarti akan banyak kasus korupsi yang diintervensi, baik secara terbuka maupun tersembunyi? Atau apakah pidato itu menjadi tekad Pak Presiden dalam  menyusun langkah strategis dalam rangka  menyelamatkan anak buahnya dari jerat penjara KPK?
Mari berdoa itu semua tidak terjadi.
Sesungguhnya, tidak sulit mencari cerita di balik keluarnya pidato yang mengagetkan banyak pemerhati korupsi dan rakyat umum itu. Tiga hari sebelum Presiden menyampaikan pidato, Andi Mallarangeng, orang terdekat SBY dan keluarganya selain Sudi Silalahi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Andi adalah menteri pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Calon Ketua Partai Demokrat ini langsung melepaskan jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat begitu dicekal oleh KPK. Lima tahun sebelum menjadi menteri, Andi yang pernah mendapat gelar Future Leader of Asia 1999 versi Majalah Asia Week dipercaya menjabat Juru Bicara Presiden SBY.
