[caption id="attachment_335781" align="aligncenter" width="300" caption="Ilustrasi kompasiana / Shutterstock"][/caption]
Hingga memasuki bulan kelima 2014, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) belum juga turun. Sekolah-sekolah di wilayah DKI Jakarta mengeluhkan tradisi keterlambatan distribusi dana dari Pemerintah yang selalu berulang setiap tahun.
"Dari zaman Foke sampai sekarang Jokowi jadi gubernur selalu begini," keluh Ade, seorang guru SD yang tinggal di daerah Jagakarsa.
Seharusnya, sekolah-sekolah negeri menerima dana BOP setiap bulan dan dana BOS setiap tiga bulan. Sedangkan sekolah-sekolah swasta menerima dana BOP setiap semester dan dana BOS setiap tiga bulan.
Dalam kondisi normal, dana BOS sudah cair sebulan sebelum tenggat waktu. Tapi hingga bulan ini, lanjut Ade, tidak ada satu pun dana yang turun, baik BOP bulanan maupun BOS bulan Maret dan Juni.
Saat ditanyakan penyebabnya, Ade mengaku tidak tahu dan tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas. "Orang Dinas ditanya, bilangnya sabar aja dulu," jelasnya dengan mimik pasrah.
Akibat tidak adanya bantuan pemerintah yang diterima sekolah hingga memasuki kuartal kedua 2014, pihak sekolah terpaksa memangkas banyak pengeluaran dan melakukan penghematan di sana-sini. Gaji tenaga kerja juga ada yang belum dibayar.
Ade yang mengajar di satu SDN di daerah Cibubur berharap pemerintah tidak meremehkan tradisi yang dampaknya sangat merugikan sekolah. Apalagi dilakukan setiap awal tahun dan tanpa penjelasan sedikitpun dari dinas terkait yang bertugas menyalurkan dana ke sekolah-sekolah.
Apalagi jumlah dana bantuan yang jadi hak sekolah di Jakarta tidak sedikit, mencapai 45 ribu untuk BOS (triwulan) dan 60 ribu untuk BOP, per siswa per sekolah per bulan.
Mungkinkah keterlambatan ini dilakukan oleh oknum yang sengaja menahan uang bantuan demi menikmati bunga deposito dari dana yang ditahan?
Pihak terkait harus memberikan penjelasan yang gamblang, agar tidak ada dusta di antara para penyelenggara pendidikan.
