Praktek korupsi di kalangan aparatur punya banyak cara, standard dan prosedur. Anda yang menjadi penyedia jasa untuk mereka mungkin dapat menjabarkan beberapa kiat korupsi yang dipraktekkan. Motor aksi korupsi kadang berasal dari vendor, tapi sering kali berasal dari PNS yang, saat tertangkap, akan disebut sebagai oknum.
Walhasil, ada petugas negara yang jadi korup gara-gara rayuan pekerja swasta, dan ada pekerja swasta yang jadi korup gara-gara tradisi petugas negara. Ada yang pakai cara canggih, banyak juga yang merasa nyaman dengan cara kuno.
Cara yang gak canggih itu seperti mengemis fee saat penyerahan honor atau bayaran. Bayarannya sengaja dikasih tunai, karena kalau#nontunai, gimana ngemisnya? Saya pernah mengalaminya. Awalnya si aparat memberikan kode dan membuat sebuah kondisi agar ketika honor diserahterimakan, saya tergerak untuk memberinya komisi. Tapi setelah sekian pelatihan, saya tetap tidak memberi, karena saya paham, praktek seperti itu adalah bentuk sogokan yang dilarang undang-undang.
Sampai akhirnya, si petugas, dengan jelas-jelas, menggunakan bahasa yang lugas (untuk tidak menyebutnya vulgar), meminta saya memberinya uang tanda terima kasih. Dia minta berapapun yang mau saya kasih. Ini benar-benar hina. Dia bukan hanya punya mental koruptor tapi juga mental pengemis. Saya yakin, kelakuannya itu sudah jadi tradisi.
Kalau di lembaga swasta, gak ada ceritanya petugas mupeng komisi apalagi mengemis fee ke penerima honor atau hadiah. Ini cuma kejadian di lembaga plat merah!
Cara lainnya adalah dengan cara membuat SPK yang nominalnya lebih besar dari tagihan, lalu meminta swasta menyesuaikan tagihannya dengan nominal yang ditulis aparat negara. Praktek seperti ini hanya lolos kalau yang punya perusahaan terlibat. Mengapa? Karena angka dalam tagihan mengacu ke lembar penawaran kerjasama.
Kalau cara-cara yang canggih, lebih banyak lagi rincian dan juklaknya!
Untungnya, sekarang sudah banyak corong pengaduan yang dibuat di setiap instansi, termasuk pengaduan langsung ke KPK. Tapi ya buat apa? Tangan KPK cuma dua, sementara aduan yang masuk jutaan, dari 37 provinsi dan 548 kabupaten/kota di 7 pulau besar Indonesia. Bagaimana dengan lembaga pengawas? Saya kurang paham apakah lembaga ini segalak KPK atau hanya macan ompong belaka.
Maka dengan kondisi seperti ini, korupsi akan tetap jadi tradisi yang menggerogoti bangsa.
Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan bersama, yaitu dengan menginventarisir cara-cara atau kiat-kiat yang biasanya dilakukan oleh koruptor, baik dari petugas swasta ataupun negeri.Â
Kalau teman-teman tahu wajah lain dari korupsi, yuk berbagi kiat dan cara korupsi di sini. Baik praktek korupsi dengan cara kuno atau pun dengan cara canggih.
