Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI 2015 yang dihasilkan di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal, ini berisi banyak fatwa mulai dari masalah Strategis Kebangsaan, masalah fikih, masalah hukum, tinjauan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sampai usulan pembuatan perundang-undangan baru.
Dalam masalah kebangsaan, Ijtima' Ulama menyoroti soal:
- Kedudukan Pemimpin Yang Tidak Menepati Janjinya
- Kriteria Pengkafiran (Dhawabit At-Takfir)
- Radikalisme Agama Dan Penanggulangannya
- Pemanfaatan Tanah Untuk Kesejahteraan Umat Dan Bangsa
- Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional
Sementara dalam masalah fikih dan hukum, lebih banyak lagi aspek yang disoroti, salah satunya masalah jaminan sosial kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.
Merespon adanya program jaminan sosial yang dibuat pemerintah, MUI memaparkan pendapatnya, antara lain berdasarkan kesepakatan (ijma') ulama dan dalil akal ('aqli) berikut:Â
- Ijma’ ulama:
Adapun dalil Ijma’ adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzakki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). - Dalil Aqli:
Adapun dalil Aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak.Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.
Dari paparan di atas, ditetapkanlah dua ketentuan hukum untuk BPJS Kesehatan, yaitu:
- Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
- MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.
Dan di akhir fatwanya, MUI menyampaikan dua rekomendasi, yaitu:
- Agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
- Agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.
Fatwa Lainnya
Selain menyoroti BPJS Kesehatan, para ulama ulama juga membahas banyak masalah fikih dan hukum lainnya:
- Haji berulang
- Membangun masjid berdekatan
- Imunisasi
- Hak asuh orang tua yang bercerai karena beda agama
- Status hukum iuran dan manfaat pensiunÂ
- Pornografi dan prostitusi online
- Eksekusi mati narkoba
- Ketentuan pajak
- Rekrutmen Pimpinan KPK 2015-2019
- Dasar hukum untuk jilbab polwan
- Pengawasan Dana Desa
Selain itu, MUI juga mengusulkan banyak undang-undang kepada pemerintah, di antaranya UU yang mengatur kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan perlindungan umat beragama, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah.
Untuk mengetahui lebih lengkap isi Fatwa BPJS Kesehatan yang ada di halaman 56 Hasil Ijtima' Ulama 2015, teman-teman bisa unduh filenya DI SINI. Setelah memilikinya, akan banyak sekali bahasan yang dapat diulas dan dibahas. Karena fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan lewat kesepakatan ulama tahun ini tidak hanya bicara soal jaminan kesehatan sosial.
BACA/DOWNLOAD FATWA BPJS KESEHATAN
