Harga BBM Naik, Ini Tanggapan Spontan SBY

[caption id="attachment_336231" align="aligncenter" width="639" caption="SBY menanggapi kenaikan harga BBM lewat @SBYudhoyono. (iskandarjet)"][/caption]

Dua jam setelah Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga bensin jenis Premium dan Solar masing-masing sebesar dua ribu rupiah, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan tanggapannya.

Lewat akun Twitter-nya, presiden ke-6 itu menyambut datar keputusan Jokowi menaikkan harga BBM di bulan pertama masa pemerintahannya. “Wapres beritahu bahwa pemerintah akan naikkan harga BBM. Saya katakan, menaikkan harga BBM adalah wewenang pemerintah. *SBY*,” tulisnya.

SBY mengaku mendapatkan pemberitahuan langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla, satu jam sebelum pengumuman kenaikan BBM.

Saya terima bnyk pertanyaan/mentions dr publik soal kenaikan BBM. Kebetulan pk 08.10 malam ini saya terima telepon dr Wapres @Pak_JK . *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) 17 November 2014

Lebih lanjut, SBY meminta pemerintah menjelaskan kenapa BBM dinaikkan dan bagaimana kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu dijalankan. “Saya berpendapat, jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kpd DPR RI sbg bentuk pertanggungjawaban,” tandasnya.

Berikut kicauan lengkap SBY:

• 
  
• Saya terima bnyk pertanyaan/mentions dr publik soal kenaikan BBM. Kebetulan pk 08.10 malam ini saya terima telepon dr Wapres @Pak_JK . *SBY*
  
• Wapres beritahu bahwa pemerintah akan naikkan harga BBM. Saya katakan, menaikkan harga BBM adalah wewenang pemerintah. *SBY*
  
• Tapi pemerintah wajib jelaskan kepada rakyat mengapa harga BBM dinaikkan. Itu jawaban saya sbg respons atas telepon @Pak_JK . *SBY*
  
• Selain itu, pemerintah harus jelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu serta dari mana dana itu diambil. *SBY*
  
• Pemerintah juga harus jelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga-rumah tangga yang berhak terima dana kompensasi itu. *SBY*
  
• Saya berpendapat, jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kpd DPR RI sbg bentuk pertanggungjawaban. *SBY*