Jual Beli Status Kewarganegaraan

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Demikian salah satu maklumat PBB mengenai Hak Asasi Manusia yang diterbitkan tahun 1948. Tetapi secara global, pemenuhannya tidak mudah. Bahkan, dalam rangka memulihkan krisis ekonomi, nampaknya status kewarganegaraan menjadi komoditi yang hanya dapat diakses oleh kalangan berduit. Setidaknya ini terjadi di beberapa negara Eropa.

Memang, merujuk data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Uni Eropa pada 14 Februari 2014 yang lalu, perekonomian di zona euro mulai bangkit. Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal keempat 2013 menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan prakiraan semula.

Ekonomi zona euro, kata Badan Pusat Statistik Uni Eropa di Luksemburg, bergerak tumbuh meningkat 0,3% dibandingkan kuartal yang sama pada tahun lalu. Padahal para pengamat sebelumnya mempridiksi bahwa pertumbuhan mungkin hanya akan mencapai 0,1% saja.

Motor kebangkitan pertumbuhan itu adalah Jerman yang mencapai 0,4% pada akhir 2013. Spanyol (yang mengalami krisis) dan Prancis masing-masing mencapai 0,3%. Italia yang dicemaskan berbagai pihak ternyata tumbuh 0,1%. Yang mengejutkan, Portugal mencapai angka pertumbuhan 0,5%.

Namun, di samping nilai tukar euro terhadap dollar yang lemah sehingga kinerja ekspor belum tinggi, maka investasi asing menjadi penting untuk terus didorong. Sejumlah negara Uni Eropa menawarkan status kewarganegaraan untuk memperoleh suntikan dana segar dari orang asing.

Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat ingin menarik penguasa berinvestasi di negaranya, seperti dikutip oleh media pada 13 November tahun lalu. Untuk itu diluncurkan kebijakan di mana tiap orang asing bisa membeli kewarganegaraan Malta seharga 650 ribu euro (kira-kira lebih dari Rp 650 juta). Dengan membayar seharga itu, orang akan memperoleh paspor Malta tanpa birokrasi yang bertele-tele. Pemegang paspor akan memiliki banyak keuntungan. Mengingat Malta adalah salah satu negara Uni Eropa, maka pemegang paspor akan bebas bergerak dan berbisnis di seluruh kawasan Uni Eropa. Muscat mempridiksi bahwa kantong APBN negaranya akan bisa bertambah dengan menarik minat 200 sampai 300 peminat tiap tahun. Artinya, uang yang masuk ke pundi-pundi negara akan mencapai 130 juta euro per tahun.

Malta tidak sendirian. Siprus yang terkena dampak krisis ekonomi sejak beberapa tahun terakhir mencoba merayu orang-orang kaya Rusia untuk membenamkan investasi. Banyak orang Rusia selama ini menyimpan dana di bank-bank Siprus yang menawarkan bunga tinggi. Selama ini, untuk mendapat status kewarganegaraan orang harus menginvestasikan minimal 15 juta euro selama 5 tahun.

Namun sejak April tahun lalu, Presiden Nikos Anstasiades mengumumkan akan memberikan paspor Siprus kepada investor, asal bersedia investasi minimal 3 juta euro.

Di Irlandia, orang bisa memperoleh kewarganegaraan jika melakukan investasi melalui proyek publik pada sector pendidikan, kesehatan, seni, dan olahraga dengan nilai minimal 500 ribu euro. Di Portugal, investor dirayu dengan hak membeli rumah, sementara di Hungaria, status kewarganegaraan akan diberikan jika bersedia membeli obligasi negara.

Austria melancarkan promosi sistemtik dengan menyewa konsultan untuk melakukan kampanye kepada orang-orang kaya. Menurut hukum yang berlaku, Pemerintah boleh memberikan status kewarganegaraan kepada orang yang dianggap berjasa bagi negara. Atas kebijakan itu, seorang pengusaha Arab dan juga penyanyi asal Rusia, Anna Netrebko, dikabarkan sudah memperoleh status kewarganegaraan.

Kebijakan semacam itu bukanlah tanpa kritik. Sejumlah politisi mengecam praktik jual beli status kewarganegaraan itu. Di Uni Eropa sendiri masih banyak orang Eropa yang belum memperoleh status kewarganegaraan. Banyak pengungsi dan pendatang harus menunggu sangat lama hanya untuk memperoleh izin tinggal. Sayangnya, kebijakan status kewarganegaraan belum memperoleh tempat serius dalam kancah perdebatan di Parlemen Uni Eropa.