Mahkamah Konstitusi (MK) Rusia Kamis (10/10) pekan ini telah menetapkan sebuah putusan yang memungkinkan orang yang sebelumnya menjadi narapidana karena melakukan "kejahatan serius dan sangat serius" untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Putusan tersebut dianggapsebagai sebuah langkah yang dapat membuka jalan bagi pemimpin oposisi Alexei Navalny dan mantan taipan minyak Mikhail Khodorkovsky untuk masuk ke dunia politik.
Putusan MK ditetapkan dalam rangka pengujian Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden Vladimir Putin tahun lalu yang melarang semua mantan narapidana - terlepas mereka telah menerima penangguhan pidana atau belum-untuk menjadi kandidat dalam pemilihan politik. Pada saat itu, kritikus mengatakan Undang-Undan g itu bertentangan UUD, dan MK menyetujui argumentasi tersebut dengan mengatakanbahwa larangankandidasi dalam jabatan publik adalah "terlalu memperberat syarat bagi narapidana."Dalam hal ini MK merumuskan bahwa " pembatasan hak elektoral hanya mungkin ditujukan terhadap orang-orang yang telah dijatuhi pidana penjaraseumur hidup. Dalam hal demikian juga diterapkan terhadap kasus lain,maka pengaturan tersebut telah melanggarUUD. Dibutuhkan segera perubahan undang-undang untuk memastikan bahwa pemilu berikutnya akan diadakan [dengan partisipasi masyarakat secara menyakinkan."
Pengacara Anna Stavitskaya mengatakan bahwa MK memang tidak bisa membuatputusan lain, kecuali mengatakan dengan tegas ketidaksesuaian Undang-Undang terhadap UUD."Merupakan keanehan karena Undang-Undang yang melarang mantan narapidana berpartisipasi di dalam pemilihan umum semula disepakati padahal UUD dengan jelas menyatakan bahwa setelah catatan kriminal dihapuskan seseorang dapat ikut serta dalam pemilihan umum, sehingga memang MK tidak bisamemutuskan secara berbeda, "katanya.
Meskipun Undang-Undang itu disahkan cukup mudah oleh Parlemen pada tahun lalu, banyak kritikus mengatakan hal itu tidak lebih dari upaya Kremlinguna menjegal politisi oposisi untuk berkompetisi dalam pemilihan jabatan publik, khususnya orang seperti Navalny dan Khodorkovsky.Tetapi pencalonan keduanya, jika tetap ikut dalam pemilihan umum, nampaknya berpotensi menghadapi jalan terjal. Sekalipun MK juga membatalkan ketentuan Undang-Undang dan itu menguntungkan mereka, akan tetapi gagasan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilontarkan awal Juli lalu berpotensi mengganjal pencalonan mereka.
Rancangan Perubahan KUHPyang telah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan karena melakukan tindak pidana harus menungguh sekurang-kurangnya 8 tahun sesudah dinyatakan selesai menjalani pidana untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Ketentuan serupa sebelumnya memberikan jeda selama 6 tahun. Artinya, Khodorkovsky akan didiskualifikasi dari pemilihan parlemen hingga tahun 2021 dan Navalny dilarang ikut pemilihan umum sampai dengan tahun 2024.
Khodorkovsky, yang ditangkap pada 2003 atas tuduhan penipuan dan tuduhan penggelapan pajak, pertama kali dijatuhi pidana 9 tahun penjara pada tahun 2005. Lima tahun kemudian, setelah diadili dalam kasus yang kedua, ia dijatuhi pidana karenadianggap terbukti menggelapkan minyak dari anak perusahaan Yukos (BUMN minyak Rusia) dan rencananya akan memperoleh pembebasan pada bulan Agustus tahun depan. Menurut rancangan perubahan KUHP, ia akan diizinkan untuk mengambil bagian dalam pemilu hanya setelah tahun 2022 dan tidak akan diizinkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen yang dijadwalkan 2021. Dalam berbagai wawancaraKhodorkovsky mengatakan ia tidak punya rencana untuk mencalonkan diri untuk jabatan politik setelah pembebasannya.
Navalny, yang meraih sepertiga dari suara dalam pemilihan walikota Moskow pada bulan September lalu, mengungkapkan pencalonan dirinya sebagai presiden awal tahun ini. Tetapi apabila perubahan KUHP diterapkan, ia akan ditolak dari kandidasi pemilu tahun 2018 dan 2024. Pada bulan Juli yang lalu, pengadilan Kirov menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara karena penggelapan, tapi dia dibebaskan sehari kemudian dan itu menandakan keinginan Kremlin untuk memungkinkan dia mencalonkan diri dalam pemilihan walikota untuk membuat pemilu yang diselenggarakan tampak sah. Ia diminta membuat pengakuan bersalah dan sidang selanjutnya akan dilaksanakan Rabu depan. Kesalahannya masih dapat diuji oleh pengadilan.
Menurut Vladimir Slatinov, ahli politik dari Institute for Humanitarian and Political Research, partisipasi Navalny dalam pemilihan walikota Moskow adalah pertanda baik untuk karir politiknya dan itu berarti dia diizinkan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan menurut keputusan politik yang legal. Putusan MK bisa menjadi penanda lebih lanjut dari maksud tersebut.
Sekalipun progresif, putusan MK Rusia masih menjadi penanda semu kebebasan politik.