Krisis politik Ukraina memasuki babak baru. Para demonstran pro Uni Eropa menguasai ibukota Ukraina, Kiev, Sabtu 22 Februari kemarin dan merebut Kantor Kepresidenan. Sementara Parlemen bersiap untuk melaksanakan sidag khusus untuk memecatnya, Presiden Viktor Yanukovych tak nampak batang hidungnya, “menghilang” entah ke mana.
Yanukovych, yang membuat jengkel mayoritas rakyat dengan menolak meresmikan pakta politik dan perdagangan dengan Uni Eropa untuk lebih intim dengan Rusia, telah memancing krisis politik sejak 21 November 2013 yang lalu. Sebanyak 100 orang demonstran tewas dalam serangkaian aksi massa 93 hari itu. Walikota Kiev telah mengumumkan pernyataan berkabung untuk mengenang para demonstran yang tewas. Institusi pemerintahan mulai membatasi kegiatan dan bendera dikibarkan dengan pita berkabung
Pada hari Jumat, 21 Februari, Presiden Yanukovych telah merumuskan kesepakatan dengan kubu oposisi, walaupun ditanggapi sinis oleh para demonstran dengan mediasi diplomat Prancis, Jerman, dan Polandia. Juru Bicara Partai Aliansi Demokratik, Alisa Rubin, dari kubu oposisi mengatakan bahwa seharusnya Yanukovych mengundurkan diri. Rubin juga menyerukan penangkapan dan penuntutan terhadap Menteri Dalam Negeri—institusi yang mengendalikan kepolisian—untuk bertanggung jawab atas kekerasan aparat keamanan terhadap para demonstran. Yanukovych tidak tegas mengundurkan diri dan secara samar-samar menawarkan pemilu Presiden, yang mestinya menurut kalender kenegaraan masih akan berlangsung pada tahun depan.
Pemuka oposisi, Oleh Tiahnybok, Arseny Yarseniuk, dan Vitali Klitschko membuat kesepakatan dalam merespon solusi politik Presiden Yanukovych. Mereka setuju agenda pemilu di bawah ketentuan UUD 2004 (yang memperkuat Parlemen dan mengamputasi kekuasaan Presiden) dan membentuk tim penyelidik independen untuk pelanggaran hak asasi manusia, tanpa melibatkan Jaksa Agung Viktor Pahonka dan Menteri Dalam Negeri Valery Zakharchenko. Utusan Presiden Rusia Vladimir Putin, dikabarkan menolak kesepakatan itu.
Sidang Parlemen pada 21 Februari di samping setuju untuk memulihkan berlakunya UUD 2004 dan menyetujui pemilu dini, juga memecat Menteri Dalam Negeri Vitally Zakharchenko dengan dukungan 332 suara dari 450 anggota Parlemen. Sebanyak 28 anggota Partai Regional keluar dari faksi pendukung Presiden yang disusul oleh banyak lainnya lagi.
Bekas Wakil Perdana Menteri Oleksandr Turchnov mengatakan bahwa seluruh anggota cabinet layak dipecat seperti halnya Menteri Dalam Negeri. Satu-satunya institusi yang masih memiliki legitimasi tinggal Parlemen.
Pada 22 Februari, Parlemen menyetujui pemilu presiden pada Mei 2014 dan membentuk panitia khusus untuk reformasi peradilan. sesudah itu, Ketua Partai Radikal (juga oposisi) mengumumkan bahwa Presiden Yunakovych tidak diketahui keberadannya dan mungkin sudah pergi ke luar negeri. Untuk itu, tidak ada pilihan bahwa Parlemen yang harus mengambilalih pemerintahan. Sore harinya, Ketua Parlemen, Volodymyr Rybak, sekutu Yunakovych mengundurkan diri.
Transformasi politik nampaknya kemudian dimulai. Kementerian Dalam Negeri dalam situs resminya membuat pernyataan yang meminta kepolsiian untuk melindungi rakyat. Oleksandr Turchynov (bekas Wakil Perdana Menteri), sekutu bekas Perdana Menteri Yulia Tymoshenko yang dipenjara karena kriminalisasi Yanukovych, terpilih menjadi Ketua Parlemen dan pemangku sementara jabatan Perdana Menteri. Selanjutnya, Parlemen mendukung upaya pembebasan terhadap Yulia Tymoshenko. Arsen Avakov terpilih sebagai Menteri Dalam Negeri yang baru. Jaksa Agung Viktor Pshonka dipecat. Pada saat yang sama, militer enggan memasuki politik praktis sembari menegaskan bahwa kesetiaan mereka hanyalah kepada rakyat dan konstitusi Ukraina.
Akhirnya, Parlemen dengan suara bulat memutuskan bahwa Yanukovych telah mengabaikan kewajiban konstitusional dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, presiden ke-4 di wilayah bekas Uni Soviet itu, dipecat.
Yanukovych berhenti menjadi Presiden dengan kecaman politik dan tuduhan keserakahan. Investigasi para wartawan menemukan nampaknya sang Presiden pergi tergesa-gesa meninggalkan dokumen yang menunjukkan penggelapan asset negara dalam transaksi yang bernilai jutaan dolar. Sebagian dokumen tercecer setelah dicoba dibakar dan sebagian lain dilempar ke laut.
Usaha bekas anggota cabinet seperti bekas Jaksa Agung Viktor Pshonka, bekas Wakil Perdana Menteri Olesands Klymenko, dan bekas Menteri Dalam Negeri Vitally Zakharchenko untuk kabur pun sia-sia. Mereka—yang bertanggung jawab terhadap kekerasan aksi massa—tertahan di perbatasan. Situasi itu mempercepat diperlukannya tindakan-tindakan baru oleh pemerintahan baru.
Goodby Yanukovych.