Putin Mengakui Kemerdekaan Krimea

Hasil referendum di Krimea menunjukkan mayoritas penduduk—yang beretnis Rusia, setuju meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi mengakui Krimea sebagai negara merdeka pada hari Senin (17/3). Putin mengabaikan sanksi baru dari AS dan Eropa yang dikenakan terhadap pejabat Rusia dan Ukraina, termasuk beberapa dari pembantu utamanya, dalam menanggapi langkah Moskow untuk mengambil alih wilayah tersebut.

Sebuah pernyataan yang dirilis Senin malam di situs resmi Kremlin mengatakan Putin menandatangani sebuah perintah mengakui Crimea kemerdekaan, yang berlaku secara efektif dan segera.

“Mengingat pernyataan kehendak oleh orang-orang Krimea dalam referendum nasional yang diadakan pada tanggal 16 Maret 2014, Federasi Rusia mengakui Republik Krimea sebagai negara yang berdaulat dan mandiri, dengan ibukota Sevastopol yang memiliki status khusus, "demikian antara lain pernyataan resmi Kremlin tersebut. Sevastopol, pelabuhan utama di Krimea, merupakan pangkalan utama Angkatan Laut Hitam Rusia. Dengan menyebut Sevastopol sebagai kota dengan status khusus berarti bahwa Rusia menganggap daerah itu sebuah unit administratif yang terpisah.

Menurut sejumlah pengamat, pengakuan kemerdekaan Krimea tidak secara otomatis berarti bahwa Rusia akan menguasai wilayah tersebut, meskipun itu bisa menjadi langkah ke arah itu. Rusia pernah juga mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan, yang memisahkan diri dari Republik Georgia pada tahun 2008, tetapi tidak pernah menempatkan sebagai bagian dari Federasi Rusia meskipun mendukung negara-negara itu secara finansial.

Perintah Putin terjadi beberapa jam setelah Presiden Obama menjatuhkan sanksi terhadap 7 pejabat Rusia dan 4 pejabat Ukraina. Sanksi tersebut dinilai menargetkan "kroni" dan penasihat senior Putin, industri senjata Rusia dan mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan gerakan militer dan politik yang mengambil alih wilayah Krimea dari kedaulatan Ukraina. Sanksi itu mencakup pembekuan asset, larangan transaksi dalam dolar, dan larangan berkunjung ke AS.  Kalangan Partai Republik mengeluhkan ketidaktegasan Obama dan menuding sanksi itu tidak mencakup sasaran yang lebih luas.

Pejabat Rusia yang diberi sanksi itu menyasar pembantu dekat Putin Sergei Glazyev dan Vladislav Surkov, Wakil Perdana Menteri Dmitry Rogozin, dan pemimpin parlemen Rusia yang sangat vokal dalam mendukung aneksasi Krimea dan kebijakan bermusuhan terhadap Ukraina. Sumber-sumber di Gedung Putih mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan di waktu-waktu yang akan datang kebijakan sanksi itu akan diperluas.

Obama menuntut Rusia untuk menarik kembali pasukan militer yang telah dikirim ke Krimea, menghentikan manuver militer yang mengancam daerah-daerah lain di wilayah Ukraina dan menyerukan pembicaraan terbuka dengan pemerintah Ukraina.

Presiden Putin sendiri tidak ada dalam daftar sanksi, karena tidak lumrah memberikan sanksi kepada seorang kepala negara. Namun, jika Anda melihat ketujuh orang tersebut, jelas sebagai orang-orang yang sangat dekat dengan Putin, yang memberinya banyak nasihat, dukungan dan implementasi kebijakan terhadap apa yang terjadi di Krimea.

Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap 21 orang pejabat Rusia dan Ukraina, dan 4 orang diantaranya meliputi juga mereka yang diberikan sanksi oleh Presiden Obama. Mereka mencakup 17 orang Rusia, 7 orang Krimea, dan seorang kepala pangkalan laut Ukraina.