Dinamika politik nasional antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonrsia Hebat mengenai UU MD3 yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Perpu Pilkada Langsung yang dikeluarkan oleh Presiden SBY menuai kontroversi. kata pengamat politik dari unhas Ali Munanta. ada kekhawatiran bahwa ketika pasca pelantikan Jokowi & Jusuf Kalla berpengaruh pada kebijakan - kebijakan eksekutif tidak disetujui oleh legislatif. mengingat partai Golkar berada di koalisi merah putih dan sangat berperan di parlemen saat ini setelah koalisi merah putih memenangkan perebutan kursi DPR & MPR, bahkan ditengarai juga pembagian jatah komisi - komisi di DPR akan dikuasai oleh koalisi merah putih, lanjut ali munanta. disela-sela diskusi politik di warkop semesta alauddin,makassar.
Implikasi tentang UU MD3 dan Perpu Pilkada Langsung mulai bergejolak pada konstalasi politik di daerah - daerah terlebih di sulawesi selatan yang akan melangsungkan pilkada pada 11 kabupaten. menurut andi maddusila, Susilo Bambang Yudhoyono tidak konsisten memimpin partai Demokrat setelah fraksi demokrat melakukan aksi walk out, saat menjelang penetapan UU pilkada DPR. Â selanjutnya, beliau pun mengeluarkan perpu UU pilkada langsung. para kandidat kepala daerah yang semula gencar melakukan sosialisasi mulai cemas dan mendekati partai - partai politik untuk terlibat struktural kepartaian, imbuh maddusila. bahkan forum raja - raja seindonesia pun mulai risih dengan sistem perpolitikan diindonesia saat ini.
Direktur jaringan survei indonesia Iskandar mengatakan bahwa pertarungan politik antara partai Golkar dan PDIP sejak dulu hingga saat ini masih meawarnai peta politik indonesia saat ini. terlebih ketika partai golkar kalah saat pilpres dan berujung pada dimenangkannya pemiliha legislatif dan berhasil mendudukkan kader partai golkar sebagai ketua DPR RI. bahkan iskandar memprediksi saat pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla berjalan akan terjadi impeachment seperti halnya Gus Dur kala itu. sebelum diskusi berakhir iskandar mengutip kata dari albert einstein yang mengatakan bahwa bukan pelaku korupsi yang menyebabkan suatu negara hancur tetapi para pelakon -pelakon politiklah yang punya peran mengancurkan suatu negara.
