Belum reda rakyat dikejutkan dengan kebijakan kenaikan BBM yang diputuskan di siang bolong, kini rakyat dibuat panik dengan rencana pemerintah melakukan konversi dari kompor gas ke kompor listrik.
Kebijakan konversi dari kompor gas ke kompor listrik ini bukan tanpa alasan.
Konversi ini dilakukan sebagai upaya mengatasi kondisi kelebihan pasokan daya atau surplus listrik yang dialami oleh PLN. Selain itu, kebijakan pemerintah ini juga untuk mengurangi impor LPG karena saat ini 75 persen pemenuhan kebutuhan LPG di Indonesia berasal dari luar negeri.
Tak hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas sepanjang 2021 mencapai US$ 196,20 miliar atau setara US$ 2.805 triliun. Impor migas ini meningkat 38,59 persen dibandingkan 2020 dengan nilai impor US$ 141,57 miliar atau setara Rp 2.024 triliun. Kenaikan harga migas pada tahun ini berpotensi memperbesar biaya impor komoditas energi tersebut.
(Bisnis.com, 26 September 2022).
Banding-membandingkan pun dibuat. Perhitungan biaya yang dikeluarkan ditengarai lebih hemat memakai kompor listrik dibanding dengan kompor gas.
Persis seperti saat membandingkan antara biaya kompor minyak tanah dan kompor gas beberapa tahun silam.
Meskipun program ini akan dilaksanakan dengan membagikan kompor listrik dan panci secara gratis, ada yang membuat rakyat panik. Daya listrik akan dinaikkan, karena kompor listrik tak bisa digunakan dibawah 1300 Watt. Artinya, rakyat dipaksa boros untuk waktu ke depan. Sementara tarif dasar listrik terus menanjak naik.
Jadilah keadaan rakyat semakin sulit menjalani kehidupan ini.
Liberalisasi Ekonomi, Sumber Kesulitan Hidup
Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa masih berlaku hingga kini. Sumber Daya Alam masih melimpah ruah untuk bisa melangsungkan kehidupan negeri tercinta ini. Namun, ada kesalahan fatal dalam pengaturannya sehingga keadaan ekonomi tak kunjung membaik.
Penguasaan Sumber Daya Alam yang diserahkan kepada pihak lain membuat keberadaan negara hanya sebagai affiliator saja. Hanya sedikit mendapatkan penghasilan dari SDA yang melimpah tersebut. Sebagian besar keuntungan mengalir deras kepada kantong-kantong perusahaan swasta - asing.
Menilik dari fakta APBN 2022-2023 Indonesia yang mengacu pada paradigma Kapitalisme - Liberalisme sumber pendapatan negara bersumber dari pajak dan utang daripada Sumber Daya Alam.
Bukannya menyejahterakan rakyat, penarikan pajak dan gemar berutangnya negara menambah kondisi ekonomi semakin berantakan.
.
Kebijakan ala Kapitalisme ini jelaslah akan menyebabkan kesengsaraan bagi manusia.
Sebagaimana peringatan dari Allah Subhanahu Wata'ala :
"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, danKami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta."
(TQS.Thoha : 124)
"Telah nampak kerusakan di
 darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepadamereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."
(TQS. Ar-Ruum : 41).
