Polemik soal perlu tidaknya ibukota negara kita dipindahkan dari Jakarta, sudah sering diangkat. Tapi kali ini Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melontarkan ide yang lebih fokus pada pemindahan kantor pusat perusahaan berstatus BUMN untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di Jakarta, sebagaimana yang diberitakan koran Bisnis Indonesia, 23 Februari kemaren. Menurut sang menteri , ada 119 BUMN yang apabila kantor pusatnya di pindahkan ke luar Jakarta, maka tentu akan mengurangi pergerakan kendaraan dalam jumlah yang cukup banyak.
Jakarta sentris memang sangat terasa di segala aspek. Tidak saja menjadi pusat pemerintahan, tapi juga pusat bisnis, pusat pendidikan, pusat kebudayaan, pusat dunia hiburan, pusat media masa, dan semua pusat-pusat lainnya, termasuk yang berbau negatif seperti pusat korupsi, pusat narkoba, pusat tindak kriminal, dan sebagainya. Meski sebetulnya dengan semakin gampangnya komunikasi saat ini, harusnya tidak ada lagi kesulitan bagi orang daerah untuk berkiprah secara nasional.
Jangan heran kalau ada pendapat bila seseorang ingin sukses ya harus bisa eksis di ibukota. Bos-bos perusahaan, pejabat tingi, atau pesohor lain, kebanyakan adalah kelahiran daerah yang sukses di Jakarta. Jadi agak aneh juga bila ada pejabat publik yang mengatakan agar lulusan perguruan tingggi daerah jangan mencari kerja di Jakarta, sementara ia sendiri adalah alumni universitas di luar Jakarta yang sekarang sudah memegang posisi tinggi.
Nah, sekarang tentang BUMN. Setiap tahun BUMN-BUMN besar selalu dikerubungi para pencari kerja lulusan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Para direktur utama BUMN besar saat ini pun banyak yang kelahiran daerah dan alumni universitas daerah. Dari 119 BUMN, mungkin hanya tiga puluhan saja yang tergolong besar dan mempunyai karyawan puluhan ribu. Karyawan kantor pusatnya saja bisa berjumlah sekitar 2.000 sampai 3.000 orang seperti di BRI, BNI, Mandiri, Pertamina, Telkom, PLN, BTN, dan sebagainya.
Apalagi sebahagian besar BUMN tersebut berkantor pusat di jalan protokol yang hampir selalu macet. Jelas kalau kantor pusatnya pindah, kemacetan di sekitar lokasi kantor pusat tersebut bisa berkurang. Tentu harus dianalisis kenapa BUMN masih ingin mempertahankan kantor pusatnya di lokasi premiun di ibukota? Padahal, kalau gedung tersebut disewakan pada pihak swasta, dan aktivitas pekerjanya di relokasi ke luar kota, pasti mendatangkan pendapatan yang tidak sedikit buat BUMN tersebut.
Barangkali, disamping faktor perwujudan bonafiditas, keuntungan berkantor pusat di pusat kota Jakarta bagi BUMN adalah kedekatannya dengan pusat kekuasaan. Sewaktu-waktu direksinya dipanggil ke istana atau ke kementrian, langsung datang. Bayangkan kalau direksinya berkantor di Makassar, lalu istana memanggil mendadak, tentu butuh waktu paling tidak setengah hari untuk sampai di istana.
Namun, tanpa diatur pun, sudah banyak BUMN yang berkantor pusat di luar Jakarta, baik karena alasan historis, maupun karena kedekatan dengan tempat produksi. Yang lumayan banyak adalah di Bandung seperti Kereta Api, Telkom, Posindo, Biofarma, Dirgantara Indonesia, Pindad, dan Inti. Ada lagi PT Timah di Pangkal Pinang, Semen Indonesia dan Pertokimia di Gresik, PT PAL di Surabaya, Pusri di Palembang, dan Karakatau Steel di Cilegon.
Ada pula BUMN yang dipecah atas beberapa perusahaan yang berdiri sendiri dan punya wilayah sendiri seperti PT Pelindo I (Medan), Pelindo III (Surabaya) dan Pelindo IV (Makassar), serta PT Perkebunan (I di Langsa, II III IV di Medan, V di Pekanbaru, VI di Jambi, VII di Lampung, VIII di Bandung, IX di Semarang, X XI XII di Surabaya, XIII di Pontianak, dan XIV di Makassar). Masih ada beberapa lagi yang berkantor pusat di luar Jakarta, tapi rata-rata BUMN kecil yang mungkin juga karyawannya tidak begitu banyak.
Perlu pula dicatat, pada BUMN yang bergerak di bidang jasa dan komunikasi, berkantor pusat di pusat bisnis dan pusat pemerintahan akan lebih tepat. Makanya kantor pusat Telkom dipindahkan dari Bandung ke Jakarta saat Cacuk Sudaryanto jadi Dirut. Selelah itu Setianto Santosa kembali memindahkan ke Bandung. Sekarang kabarnya akan kembali lagi ke Jakarta, dan sedang membangun gedung di Jalan Gatot Subroto.
Kesimpulannya, selagi Presiden dan kementrian masih berkantor di Jakarta, maka banyak perusahaan, baik swasta maupun BUMN akan berkantor pusat di Jakarta pula. Tapi bila ibu kota dipindahkan, barangkali akan menarik gerbong BUMN untuk juga berkantor pusat di lokasi ibukota baru. Namun demikian belum tentu kalangan swasta akan ikut pindah, karena pusat bisnis tidak otomatis berubah. Meskipun begitu, paling tidak beban Jakarta sudah berkurang.
Kondisi inilah yang terjadi di Pakistan (ibukota dipindahkan ke Islamabad dari Karachi) atau Myanmar (dari Yangon ke Naypyidaw). Di negara maju sudah dari awal di setting begitu, pusat pemerintahan terpisah dari pusat bisnis seperti di Amerika Serikat (New York dan Washington) atau Australia (Sydney dan Canberra). Apalagi kalau berbicara tentang Amerika, mereka punya pusat-pusat yang tersebar, seperti dunia hiburan di Hollywood dan teknologi canggih di Silicon Valley.