Siapapun Pemenang Pilpres, Proyek IKN Nusantara Jangan Mangkrak

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi Lampung untuk melihat kondisi jalan yang mengalami kerusakan parah, mendapat apresiasi dari masyarakat, terutama dari warga Lampung.

Skenario Gubernur Lampung agar Presiden meninjau jalan yang sudah dikebut perbaikannya, ternyata tidak terjadi. Artinya, Presiden tak mau bersikap Asal Bapak Senang (ABS).

Dengan lincahnya, Presiden malah meluncur ke daerah yang jalannya terlihat rusak parah, sehingga mobil Presiden pun "nyangkut" di jalan tersebut.

Uniknya, ketika menjawab pertanyaan jurnalis, Presiden Jokowi seperti menyindir Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.

Presiden menyatakan jalannya "bagus", bisa membuat Pak Zul (maksudnya Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan yang juga putra Lampung) tertidur di jalan.

Nah, dari berita di media massa, ternyata Tiktoker asal Lampung, Bima Yudho Saputro, tidak hanya mengkritik soal kualitas jalan, tapi juga mangkraknya pembangunan Kota Baru Lampung.

Kota Baru itu, karena direncanakan menjadi tempat gubernur dan para pejabat level provinsi berkantor, tentu jika telah selesai akan menjadi ibu kota provinsi yang baru.

Hal itu mengingat ibu kota saat ini, Kota Bandar Lampung (yang merupakan gabungan dua kota, Tanjung Karang dan Teluk Betung), dinilai sudah terlalu padat.

Kota Baru digagas oleh Gubernur Lampung Sjahroeddin ZP dan baru mulai dibangun di tahun terakhir kepemimpinan gubernur tersebut, yakni pada tahun 2013-2014.

Proyek besar di atas lahan seluas sekitar 1.300 hektar itu, sayangnya mangkrak setelah terjadi pergantian Gubernur Lampung.

Hingga saat ini, belum jelas bagaimana kelanjutan pembangunan di Kota Baru, meskipun gubernur yang sekarang punya keinginan untuk meneruskannya.

Belajar dari provinsi lain, memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota provinsi. Kalimantan Selatan sudah sangat lama membangun Kota Bajarbaru.

Tapi, baru pada 16 Maret 2022 lalu, ibu kota Kalsel secara resmi dipindahkan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

Demikian pula Maluku Utara, telah memindahkan ibu kota provinsi dari Ternate ke Sofifi di Pulau Halmahera. 

Namun, para pegawai Pemprov Malut banyak yang memilih tetap tinggal di Ternate, sehingga di malam hari Sofifi sangat sepi.

Nah, jelaslah, kalau memindahkan ibu kota provinsi saja tidak mudah, apalagi memindahkan ibu kota negara (IKN).

Maka, bisa dipahami mengapa Presiden Jokowi terlihat seolah-olah aktif "meng-endorse" calon presiden tertentu yang disebut-sebut akan maju pada Pilpres 2024.

Tentu, hal itu antara lain dimaksudkan agar pengganti presiden yang menggantikan Jokowi, akan tetap melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Seperti diketahui, IKN akan dipindahkan dari Jakarta ke sebuah kota yang lagi dibangun di Kalimantan Timur, yang dinamakan "Nusantara".

Sejauh ini, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan mendapat endorse dari Presiden Jokowi.

Barangkali, kedua nama di atas sudah diyakini Jokowi akan komitmennya untuk meneruskan proyek IKN Nusantara. 

Sedangkan capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, jawabannya terkesan normatif soal kelanjutan IKN Nusantara tersebut.

Perlu dicermati, wapres pasangan Jokowi di periode pertama, Jusuf Kalla (JK), menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang terlalu jauh melibatkan diri dalam dinamika perpolitikan.

Apalagi, hal itu dilakukan Jokowi di masa-masa akhir jabatannya, seperti ditulis Kompas edisi Minggu (7/5/2023).

Terlepas dari pendapat JK tersebut, dengan atau tanpa endorse dari Jokowi, diharapkan siapapun capres yang terpilih kelak, tetap berkomitmen meneruskan pembangunan IKN Nusantara.

Tidak terbayang, jika nantinya proyek IKN Nusantara mangkrak, terlalu besar nilai anggaran yang telah dikucurkan akan terbuang sia-sia.

Demikian pula terhadap pihak asing yang sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi investor di IKN Nusantara, perlu dijaga kepercayaannya dengan baik.