Ijtima Ulama "Mengancam" Cak Imin atau Prabowo?

Siapa bilang ulama tak berpolitik? Ya, ikut politik praktis secara langsung memang bukan ranahnya para ulama. Tapi, bukan berarti ulama tidak berperan dalam politik.

Begitulah, baru-baru ini digelar Ijtima Ulama Nusantara oleh Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada 13-14 Januari 2023 di Jakarta.

Hasil ijtima tersebut memberikan tenggat waktu hingga Maret 2023 atau sebelum memasuki bulan suci Ramadan bagi Muhaimin Iskandar atau yang populer dengan nama Cak Imin.

Tentu saja, tenggat waktu dimaksud untuk kepastian pencapresan atau pencawapresan Cak Imin dalam rangka Pilpres 2024 mendatang.

Sebetulnya, arah pesan dari para ulama di atas, jelas bukan untuk Cak Imin semata, tapi juga untuk Prabowo Subianto.

Pesannya amat tegas agar Prabowo jangan lama-lama menggantung nasib Cak Imin.

PKB sendiri sudah bersikap realistis, bersedia menurunkan target bagi ketua umum PKB, dari posisi capres, menjadi cawapres.

Itupun dengan catatan kalau Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra setuju menggandeng Cak Imin sebagai cawapresnya.

Sejauh ini, Gerindra sudah sepakat untuk berkoalisi dengan PKB, namun belum ada deklarasi siapa yang akan diusung sebagai capres-cawapresnya.

Untuk internal Gerindra, memang sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capres, namun di tingkat koalisi dengan PKB belum diputuskan.

Tapi, mengingat posisi Gerindra yang lebih tinggi dari PKB dilihat dari perolehan suara pada Pemilu 2019, secara tersirat PKB setuju jika Prabowo yang jadi capres dari koalisinya.

Namun, hal itu teriring harapan agar cawapresnya adalah Cak Imin. Masalahnya, secara tersirat Prabowo belum setuju jika Cak Imin yang jadi cawapres.

Prabowo tertarik berkoalisi dengan PKB sebagai sarana untuk meraup suara warga NU, tentu dengan mendekati para kiai terlebih dahulu.

Meskipun NU dalam Pemilu secara resmi bersikap independen, tapi di antara sekian banyak partai, PKB yang dinilai sebagai mewakili aspirasi warga NU.

Kuat dugaan Prabowo menginginkan cawapres dari NU, tapi belum tentu Cak Imin. Di sinilah nasib Cak Imin seolah-olah digantung.

Masih ada sosok lain dari kalangan NU yang potensial, seperti Khofifah Indar Parawansa yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Timur.

Menkopolhukam Mahfud MD pun juga disebut-sebut sebagai tokoh NU yang layak jadi cawapres (bahkan juga jadi capres), meskipun bukan aktivis PKB. 

Hanya saja, bagi PKB sendiri jelas ingin kepastian akan nasib Cak Imin. Mau dibawa ke mana hubungan Gerindra-PKB, jika tidak memberi posisi yang layak bagi Cak Imin?

Akhirnya, bukan PKB yang memberi ultimatum pada Gerindra, tapi melalui suara "Ijtima Ulama Nusantara".

Jika hingga Maret 2023, masih tak jelas nasib Cak Imin, bisa jadi koalisi Gerindra-PKB akan bubar jalan.

Siapa tahu, Cak Imin mungkin saja berpaling kepada Anies Baswedan, asal mendapat posisi cawapres.  

Toh, hubungan Nasdem sebagai partai pengusung Anies dengan PKB selama ini baik-baik saja. Justru Anies dan Cak Imin bisa saling melengkapi.

Nah, sekarang bola ada di tangan Prabowo, mau serius menggandeng  Cak Imin, atau sekadar melakukan tes ombak?