Berani banget bupati yang satu ini. Betapa tidak, gubernurnya sendiri dikatakannya sudah pikun. Bupati dimaksud adalah Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.
Sedangkan gubernur yang dikatakannya pikun adalah atasannya sendiri, Gubernur Riau, Syamsuar.
Bagi yang belum tahu, Kepulauan Meranti merupakan kabupaten pemekaran yang didirikan tahun 2008 dan sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Bengkalis.
Namanya juga kepulauan, tentu pulau-pulau di kabupaten tersebut terpisah dari daratan Pulau Sumatera. Tepatnya, Kepulauan Meranti terletak di Selat Malaka.
Ada banyak pulau di sana, tapi 3 pulau terbesar adalah Merbau, Ransang, dan Tebing Tinggi. Nama gabungan 3 pulau tersebut disingkat menjadi Meranti.
Ibu kota kabupaten yang banyak dihuni etnis Melayu dan Tionghoa itu adalah Selatpanjang yang berada di Pulau Tebing Tinggi.
Adanya gesekan antara gubernur dan bupati di atas berawal dari tersiarnya berita bahwa Bupati Kepulauan Meranti menolak kedatangan Gubernur Riau dalam rangka kunjungan kerja.
Dari Kompas.com (15/10/2022) yang menurunkan berita berjudul "Duduk Perkara Bupati Kepulauan Meranti Tolak Kunjungan Gubernur Riau", didapat beberapa informasi berikut.
Gubernur Riau awalnya direncanakan berkunjung ke Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Rubio Nusa Mandiri, di Jalan Karet, Desa Bagan Melibur, Kepulauan Meranti, Jumat (14/10/2022).
Namun, dari pernyataan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau, Erisman Yahya, rencana kunjungan tersebut tidak disetujui dan ada penolakan dari Bupati Kepulauan Meranti.
Menanggapi persoalan itu, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil tertawa. Baginya Gubernur Riau Syamsuar sudah pikun.
"Siapa pun mau datang ke Meranti, boleh. Tidak ada yang melarang, apalagi gubernur yang datang," kata Adil saat diwawancarai wartawan melalui sambungan telpon, Kamis (13/10/2022).
Adil menambahkan bahwa justru gubernur yang membatalkan janji kampanyenya terhadap Kepulauan Meranti, sehingga Adil pun menilai gubernur sudah pikun.
Nah, jika kita cermati, sepertinya memang hubungan antara Adil dan Syamsuar lagi terganggu, sedang tidak baik-baik saja.
Diperkirakan ketika rencana kunjungan kerja tersebut disampaikan oleh pihak Pemprov Riau ke pihak Pemkab Kepulauan Meranti, terjadi miskomunikasi.
Makanya, yang satu bilang ada penolakan, sedangkan pihak lainnya mengatakan tidak ada penolakan tersebut.Â
Tapi, mungkin karena mengungkit-ungkit janji kampanye, oleh Pemprov Riau ditafsirkan sebagai penolakan.
Tidak didapat informasi apakah dalam berkomunikasi sebelum kedatangan, gubernur sudah berbicara langsung dengan bupati atau hanya dilakukan antar bawahannya saja.
Atau, bisa juga hanya mengandalkan komunikasi formal, seperti melalui surat, tanpa diikuti oleh komunikasi sambungan telpon.
Soal janji kampanye gubernur yang diduga menjadi penyebab, barangkali karena masyarakat Meranti sudah menunggu-nunggu realisasi janji itu yang tak kunjung terwujud.
Namun, apapun yang jadi masalah, seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik, soal apa yang menjadi kendala dan apa rencana untuk mengatasinya.
Mengatakan atasan sendiri sebagai "pikun", meskipun mungkin hanya sebagai kiasan atau sindiran, rasanya tidak bijak dan malah bisa memperkeruh suasana.
Sebetulnya bagaimana hubungan gubernur dan bupati di era otonomi daerah sekarang ini? Apakah gubernur bisa memecat bupati?
Baik gubernur maupun bupati sama-sama dipilih lewat pilkada, makanya urusan pecat memecat menjadi lebih rumit.Â
DPRD sebagai wakil rakyat setempat dan Mendagri, tentu akan menjadi pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan seorang gubernur atau bupati.
Maka, tak ada jalan lain, tak usah dulu berbicara soal apa tindakan yang akan diambil Gubernur Riau terhadap Bupati Kepulauan Meranti.
Benahi komunikasi antar pejabat publik, itu yang diperlukan, agar masyarakat banyak tidak menjadi korban.
.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H