Jelaslah bahwa sebenarnya Jokowi mengakui kualitas kepakaran Din, kalau tidak, tidak mungkin jadi utusan khusus. Namun pada September 2018, Din mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Artinya, bukan karena Jokowi yang "memecat".
Jokowi sendiri menduga saat itu Din mengundurkan diri karena ingin netral (tirto.id, 26/9/2020). Harap diingat, pada akhir 2018 tersebut, isu politik menghadapi pilpres 2019 sudah mulai memanas. Bisa jadi Din tidak ingin dianggap sebagai orangnya Jokowi. Boleh jadi pula, kalkulasi politik Din menyimpulkan Jokowi akan terjungkal di pilpres 2019 lalu.
Ternyata Jokowi kembali menduduki kursi presiden. Din pun mengambil sikap yang makin tegas berseberangan dengan Jokowi, mungkin karena sudah kepalang basah, terlanjur pernah mengundurkan diri sebagai utusan khusus.
Dilansir dari suara.com (13/5/2020), Din mengungkapkan bahwa Jokowi pernah minta tolong kepada Muhammadiyah untuk membantu pemerintah menghadapi mafia. Din sendiri mengaku siap dengan tugas tersebut.Â
Tetapi setelah itu Din menjadi kecewa. Jokowi itu orang baik, kata Din, namun tidak mampu mengatasi orang-orang yang berniat buruk di sekitarnya, yang hanya ingin mencari untung semata.
Ke mana arah perjuangan Din, masih perlu dicermati. Tapi bila tersembunyi niatnya untuk menjadi presiden atau wakil presiden pada 2024 mendatang, sah-sah saja. Masalahnya, di KAMI sendiri ada banyak tokoh, dan belum tentu semuanya sepakat mendukung Din sebagai tokoh yang mau diusung.
Justru banyak pengamat politik yang menduga, Gatot Nurmantyo lah yang akan diusung oleh KAMI, mengingat posisinya yang mantan Panglima TNI. Gatot sendiri dalam kepengurusan KAMI bertindak sebagai presidium, bersama Din dan tokoh pendidikan dari NU, Rochmat Wahab.Â
Itupun juga perlu mendekati partai politik mana yang mau mengusung. Sekarang hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sangat tegas berdiri di pihak oposisi. Apakah PKS mau menampung aspirasi politik KAMI? Belum tentu, mengingat PKS diduga mengutamakan kadernya sendiri.
Kalau begitu, KAMI harus bertransformasi menjadi partai politik. Tapi anggaplah KAMI menjadi parpol, tidak otomatis bisa mengusung para deklaratornya mendai capres atau cawapres.
Mengingat berbagai hal di atas, maka kemungkinan besar KAMI hanya sebagai penyemarak demokrasi di Indonesia saja. Hitung-hitung sebagai sparring partner pemerintah.
Bagus juga ada suara yang berbeda, paling tidak agar pemerintah menjadi lebih hati-hati, karena ada gerakan moral yang mengawasi. Mengharapkan peran DPR sebagai pengawas untuk saat ini sepertinya sulit diharapkan, karena mayoritas anggotanya berasal dari partai pendukung pemerintah.
