Mewujudkan Janji Kampanye Bikin Mules Sri Mulyani

Salah satu janji kampanye Jokowi-Ma'ruf  yang diduga memusingkan Sri Mulyani sebagai bendahara negara adalah memberikan kartu pra-kerja kepada sekitar 2 juta penduduk dengan alokasi anggaran lebih kurang Rp 10 triliun.

Hanya saja belum terbetik berita bagaimana tanggapan Jokowi sendiri atas "mules"-nya salah menteri andalannya itu. Disebut andalan, karena Sri Mulyani mampu bersikap tegas dalam menegakkan disiplin anggaran, walaupun akibatnya Sri Mulyani kurang mesra hubungannya dengan tokoh-tokoh partai politik.

Tidak terdengar kabar apakah Sri Mulyani ditegur Presiden, atau malah kepusingan Sri Mulyani dapat dimengerti oleh Presiden Jokowi?

Kalaupun Presiden bisa memahami, bukan berarti tim kampanye Jokowi-Ma'ruf boleh dibilang asal-asalan dalam merancang janji kampanye saat pilpres lalu. 

Paling tidak, menurut taksiran semula, janji tersebut tidak akan terlalu signifikan menambah beban anggaran negara. Namun dalam perkembangannya kemudian, bisa jadi ada hal yang tidak terduga yang harus diprioritaskan dalam penyusunan anggaran negara.

Memang dengan anggaran negara yang terbatas, dan sebagian besar terserap untuk gaji pegawai negeri serta belanja rutin pemerintah, termasuk pula untuk mencicil pembayaran utang berikut bunganya, praktis tidak banyak ruang untuk program baru yang sifatnya charity. 

Justru karena terdesak oleh pemasukan negara yang terbatas itulah, kenapa harga gas ukuran 3 kg tidak lagi disubsidi. Iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, cukai rokok dinaikkan, dan sebagainya, yang menambah beban masyarakat.

Tapi penambahan beban itu diperlukan demi tidak jebolnya keuangan negara, yang nantinya kembali akan bergulir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibaratnya, rakyat harus menelan pil pahit agar sehat.

Memang sepertinya tidak adil, kalau rakyat makin banyak berkorban, namun para koruptor masih berpesta pora. Maka pengorbanan rakyat harus pula diimbangi dengan pemasukan yang lebih besar yang berasal dari perburuan harta hasil korupsi.

Jadi, antara janji politik di satu pihak dengan disiplin anggaran di pihak lain, tidak harus dilihat sebagai hal yang bertolak belakang. Pasti dengan kemampuannya yang telah teruji, Sri Mulyani dan jajarannya di Kementerian Keuangan, mampu mencari titik temunya, sehingga sakit perut ibu menteri bisa sembuh. 

Tapi untuk konteks pilkada yang akan digelar di banyak daerah pada tahun ini, sebaiknya para calon kepala daerah jangan coba-coba mengumbar janji yang terlalu manis, jika tidak jelas bagaimana cara memenuhinya.