Rocky Gerung terkenal sering melontarkan pernyataan yang kontroversial. Tentang pemindahan ibu kota misalnya, meskipun Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan RI ke Kalimantan Timur, eh Rocky Gerung malah menyatakan bahwa ibu kota RI seharusnya berada di Sumatera Barat (Sumbar).
Seperti dilansir dari suara.com (9/9/2019), dalam sebuah acara gelar wicara di Aula Almuqaram, Asrama Haji Padang, Sumbar, Rocky menyatakan perpindahan ibu kota negara seharusnya ke Minangkabau, bukan ke Kalimantan, karena di Minangkabau banyak pemikir ber-IQ tinggi.
Rocky menyebut sederet nama seperti Tan Malaka, Muhammad Natsir dan Bung Hatta, yang berasal dari Minangkabau. Provinsi Sumbar seperti diketahui adalah tanahnya orang Minangkabau, meskipun banyak pula orang Minang yang hidup di perantauan.
Sebelumnya karena Sumbar tidak pernah masuk nominasi sebagai calon ibu kota baru, saya yang berasal dari Sumbar meskipun sudah tiga dekade terakhir menjadi warga Jakarta, sama sekali tidak membayangkan ada pernyataan seperti yang dilontarkan Rocky Gerung, seorang yang punya latar belakang akademis yang bagus.
Saya sendiri  pernah menulis di Kompasiana, kalau di Sumatera, yang cocok menjadi ibu kota RI adalah Pekanbaru. Sepanjang masalah asap akibat pembakaran hutan bisa diatasi, Pekanbaru sangat layak karena topografinya relatif datar, masih banyak lahan, bukan daerah gempa, dan alasan utama saya karena relatif dekat dengan Singapura dan Malaysia sebagai negara yang lebih makmur dari Indonesia.
Hanya saja saya memang menyadari, kelemahan Pekanbaru adalah terlalu jauh dari Indonesia bagian Timur. Tapi Sumbar sama sekali tidak terpikirkan bagi saya karena rawan gempa, topografinya berbukit dan berlembah, kecuali kota di pinggir pantai seperti Padang dan Pariaman namun ada ancaman tsunami.
Lagipula ada problem yang rumit bila membangun berbagai proyek besar di Sumbar. Butuh waktu relatif lama buat pembebasan tanah karena berkaitan dengan hak kepemilikan secara adat atau yang dikenal sebagai tanah ulayat. Itu jugalah yang membuat proyek jalan tol Padang-Pekanbaru masih belum banyak kemajuannya.
Namun mungkin banyak yang lupa atau belum tahu, bahwa Sumbar sendiri sebetulnya sudah pernah jadi ibu kota saat pemerintahan darurat yang disebut dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), yakni dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949.
Waktu itu Bukittinggi yang jadi ibu kota, tapi kemudian beberapa kali berpindah ke desa-desa. Ya, namanya juga darurat, mohon maklum kalau hanya berupa desa tapi berstatus ibu kota negara.
Kompas.com (31/7/2019) menulis bahwa desa-desa yang pernah jadi pusat pemerintahan PDRI adalah Koto Tinggi (Kabupaten Limapuluh Kota), Bidar Alam (Kabupaten Solok Selatan) dan Sumpur Kudus (Kabupaten Sijunjung). Semuanya berada di Sumbar.
Bayangkan kalau tak ada PDRI. Bisa-bisa Republik Indonesia sudah dianggap tidak ada, karena hampir semua daerah sudah diduduki Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta sudah ditangkap Belanda.
