Akhirnya Garuda Indonesia terpaksa melakukan revisi atas laporan keuangannya untuk memenuhi keputusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan. Ketiga instansi tersebut menemukan adanya kekeliruan dalam laporan keuangan Garuda Indonesia yang telah diaudit dan dipertanggungjawabkan pada forum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).
Namun karena ada dua orang komisaris yang menolak menandatangani laporan keuangan tersebut, membuat hal ini jadi berita yang menghebohkan, sehingga ketiga instansi di atas melakukan pemeriksaan. Maka Garuda Indonesia pun terkena hukuman denda, juga ada sanksi pembekuan bagi akuntan publik yang mengauditnya.
Hasilnya memang luar biasa. Maksudnya luar biasa perubahannya. Garuda yang tadinya mencatatkan prestasi hebat dengan memperoleh laba sepanjang tahun 2018 sebesar sekitar Rp 70 miliar, setelah direvisi, ternyata angka yang betul adalah rugi, sekali lagi: rugi sebesar 175 juta dolar AS atau setara sekitar Rp 2,4 triliun
Adapun pos yang direvisi adalah pada "pendapatan lain-lain", yakni pendapatan dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi, sebuah perusahaan yang akan memasang Wi-Fi dan layanan hiburan di semua pesawat grup Garuda. Yang juga ikut dikoreksi adalah pos "piutang lain-lain" pada komponen aset, yakni tagihan kepada PT Mahata Aero Teknologi tersebut.
Jadi bisa ditafsirkan bahwa pada laporan sebelumnya Garuda terlalu besar melaporkan pendapatan dan juga terlalu besar melaporkan piutang. Itulah yang bermuara pada munculnya angka laba. Hanya saja labanya masih terbenam sebagai piutang alias tagihan jangka panjang kepada mitranya itu. Atau boleh juga ditafsirkan, komponen pendapatan untuk tahun-tahun mendatang diakui lebih cepat dari yang seharusnya.
Kerjasama tersebut dibukukan pada kelompok "pendapatan lain-lain", karena jelas hal ini tidak berkaitan dengan bisnis utama perusahaan penerbangan yang berasal dari penjualan tiket. Maka, sebagai lawannya, tagihan kepada Mahata pun juga masuk pada pos "piutang lain-lain".
Ya, begitulah "hebat"-nya Garuda Indonesia. Dahlan Iskan yang pernah menjadi Menteri BUMN memberikan komentar sarkastis dengan menyebut manajemen Garuda pintar menyulap rugi menjadi laba (cnbcindonesia.com, 29/7/2019).
Sayangnya kehebatan tersebut tidak berakhir dengan happy ending, karena sesuai dengan permintaan Menteri BUMN Rini Soemarno, kerjasama antara Garuda dengan Mahata harus dibatalkan. Rini mendasarkan pendapatnya pada penilaian pihak regulator bahwa realisasi kontrak dengan Mahata kemungkinan tidak akan tercapai (detik.com, 27/7/2019).
Sesungguhnya praktik merevisi laporan keuangan yang sudah diaudit, bukanlah hal yang langka, dan sering disebut dengan istilah restatement. Katakanlah ada laporan keuangan perusahaan ABC yang sudah diaudit oleh akuntan publik X selama tiga tahun berturut-turut. Kemudian perusahaan ini berganti akuntan publik dengan menggunakan akuntan Y.
Akuntan publik yang baru mau tak mau harus melihat kembali laporan keuangan terakhir saat masih diaudit si X. Jika menurut Y ada hal mendasar yang dianggap keliru metodologi atau cara penyajiannya, Â maka untuk yang tahun sebelumnya perlu di-restatement, agar saat disandingkan dengan laporan keuangan periode yang diaudit, perbandingannya bisa apple to apple, dalam arti punya metodologi dan penyajian yang sama. Soalnya, laporan keuangan harus dijejer antara kondisi tahun yang dilaporkan dengan kondisi tahun sebelumnya.
Namun resatatement yang terpaksa dilakukan Garuda Indonesia terkesan "luar biasa" mengingat hasil akhirnya berbalik arah dengan angka yang sangat signifikan sehingga memunculkan komentar sarkastis yang amat menusuk dari seorang Dahlan Iskan.
