Aksi pejabat yang mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab atas kegagalannya dalam meraih hasil yang diharapkan, merupakan hal yang langka di negara kita. Tapi sebuah berita seperti itu muncul dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Sang Bupati yang bernama Dahlan Hasan Nasution telah melayangkan sepucuk surat tertanggal 18 April 2019 ke Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Surat tersebut berisikan permohonan pengunduran diri karena gagal mengajak masyarakat di kabupaten yang dipimpinnya sejak tahun 2016 itu untuk memilih Jokowi-Ma'ruf pada pemilu serentak 17 April 2019 lalu.
Berita tersebut ramai menghiasi media cetak, media daring ataupun media elektronik. Disebutkan bahwa raihan suara Jokowi-Ma'ruf berdasarkan perhitungan sementara hanya berkisar di angka 20%. Padahal Jokowi punya kedekatan dengan dearah ini karena salah seorang menantu beliau, Bobby Nasution, merupakan putra dearah Mandailing Natal.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan telah menerima surat dari Bupati Mandailing Natal tersebut, tapi menurut Mendagri surat itu tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya ditujukan ke DPRD Mandailing Natal.
Namun terlepas dari kesalahan prosedur itu, alasan pengunduran diri Dahlan Hasan tidak lazim dan berbau kontroversial mengingat tugas pokok bupati bukanlah memenangkan capres tertentu.
Bahwa pilihan bupati dengan pilihan mayoritas masyarakat berbeda dalam pilpres tidak otomatis program pembangunan di kabupaten tersebut tidak lagi didukung masyarakat. Kalaupun masyarakat sudah tak menyukai kepala daerahnya, "hukuman"-nya adalah tidak dipilih lagi bila sang bupati bertarung di pilkada untuk periode keduanya.
Bayangkan kalau langkah Dahlan Hasan di atas ditiru oleh banyak kepala daerah lain, bisa memusingkan Kementerian Dalam Negeri. Ridwan Kamil yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat menyatakan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Tapi dari hasil hitung cepat, Jawa Barat masih diungguli oleh Prabowo-Sandi.Â
Di Sumatera Barat saja ada 12 kepala daerah (bupati dan wali kota) yang berarti lebih dari separo kepala daerah yang berjumlah 19 orang yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf secara terbuka. Alasannya masuk akal karena melihat betapa besar perhatian Jokowi pada pembangunan di Sumbar meskipun tahun 2014 Jokowi-JK kalah dari Prabowo-Hatta di Ranah Minang tersebut.
Namun, seperti telah diberitakan banyak media, di Sumbar lagi-lagi Prabowo menang telak, bahkan menurut hasil hitung cepat dengan persentase suara yang lebih tinggi ketimbang 2014.
Memang di media sosial, tindakan kepala daerah yang mendukung Jokowi jadi bahan olok-olok oleh warga Minang, baik yang berdomisili di Sumbar maupun di perantauan, yang dari awal sudah terlihat sebagian besar mendukung Prabowo-Sandi.
Berbeda pilihan politik adalah hal yang sangat wajar di negara demokrasi. Maka kembali ke kasus Bupati Mandailing Natal, sebaiknya tidak perlu mengundurkan diri dan tidak perlu pula merasa kehilangan muka.
