Kenapa Prabowo Begitu Perkasa di Sumbar?

Hasil resmi perhitungan suara dari KPU memang belum selesai dihitung. Namun dari hasil hitung cepat, meskipun pasangan Prabowo-Sandi mengalami kekalahan, di sejumlah provinsi Prabowo-Sandi unggul atas Jokowi-Ma'ruf.

Ambil contoh di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Prabowo boleh dikatakan menang telak. Hal yang tidak mengherankan sebetulnya, mengingat tahun 2014, Prabowo-Hatta juga menang telak dengan meraih suara sebanyak 76,9%.

Tapi, sekarang lebih "gila" lagi, Prabowo-Sandi, menurut hasil hitung cepat dari Indikator Politik Indonesia, mengumpulkan suara sebesar 84,12%.

Meskipun tidak mengherankan, rasanya tetap menarik untuk dikaji kenapa Prabowo sedemikian perkasa di Sumbar. Padahal pada tahun 2009, saat Prabowo digandeng sebagai cawapres oleh Megawati Soekarnoputri, pasangan ini di Sumbar betul-betul terpuruk, menempati posisi juru kunci setelah SBY-Boediono dan JK-Wiranto.

Bisa jadi pada kontestasi 2009 itu, Prabowo tidak dilirik karena posisinya hanya cawapres dari Ibu Mega dan partai pengusungnya PDI-P memang relatif kurang populer di Ranah Minang tersebut.

Beberapa tahun kemudian, entah dari mana asalnya, di percakapan yang banyak melibatkan urang awak di media sosial, beredar semacam petunjuk bagaimana memilih seorang pemimpin berdasarkan filosofi Minang.

Maka tersebutlah istilah "Tiga T", yakni takah, tageh dan tokoh, sebagai kriteria yang harus dipenuhi pemimpin yang ideal. Rumus 3T itu pernah ditulis oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, di koran Singgalang, salah satu koran terbitan Padang (hariansinggalang.co.id, 24/2/2016).

Takah, menurut sang gubernur, berkaitan dengan performance, postur tubuh yang bagus, rupawan, gagah, penampilan menarik dan berwibawa. Cara berbicara di depan publik atau cara menyampaikan gagasan melalui tulisan, juga termasuk dalam takah ini.

Tageh artinya tegas, berani, kuat, kokoh, dan teguh dengan pendirian, sehingga mampu menjadi tumpuan harapan rakyat. Tokoh berarti mampu memberikan keteladanan, ketokohannya diakui dalam skala yang lebih luas dan keilmuannya juga sudah terbukti, baik ilmu agama, adat, dan akademik.

Apakah faktor 3T betul-betul menjadi pertimbangan bagi masyarakat Sumbar dalam pilpres 2014 dan 2019, tentu sulit untuk dibuktikan, karena bisa juga yang terjadi sebaliknya. Maksudnya, masyarakat sebetulnya sudah menjatuhkan pilihan pada Prabowo, lalu mencarikan pembenaran pada penampilan fisiknya atau cara berpidatonya yang lebih oke ketimbang Jokowi, sehingga ketemu kriteria 3T itu tadi.

Terlepas dari rumus 3T, berkemungkinan orang Minang tidak begitu suka dengan Jawa sentris. Jawa dalam pengertian orang Minang bukan sekadar etnis, tapi Pulau Jawa secara geografis. Jadi pasangan Jokowi-Ma'ruf dianggap dua-duanya sebagai Jawa, meskipun Ma'ruf Amin adalah kelahiran Tangerang yang sekarang masuk provinsi Banten. Sedangkan Sandiaga, kelahiran Rumbai, Riau, dan dicitrakan sebagai orang Gorontalo.

Waktu SBY menggandeng JK, orang Minang tertarik karena JK di samping representasi luar Jawa, juga urang sumando karena beristrikan perempuan Minang. Saat SBY dan JK pecah kongsi, cukup banyak juga orang Minang memilih pasangan JK-Wiranto, yang seperti telah disinggung di awal tulisan ini, JK-Wiranto unggul atas Mega-Prabowo, meski kalah dari SBY-Boediono

Jadi, kemenangan SBY-Boediono di Sumbar yang keduanya berasal dari etnis Jawa, bisa juga dinilai sebagai pengecualian. Atau faktor Jawa sentris menjadi terabaikan karena fakor takah SBY yang demikian kuat.

Lagi pula gubernur Sumbar waktu itu, Gamawan Fauzi memilih jadi pendukung SBY-Boediono. Mungkin karena dukungan Gamawan Fauzi, Gubernur Sumbar terpopuler setelah Azwar Anas, ikut membantu kemenangan SBY. Gamawan setelah itu ditunjuk SBY menjadi Mendagri. 

Tentang Gamawan tersebut, saat memenangi pilgub Sumbar 2005, boleh dibilang anomali, karena diusung oleh PDI-P dan PBB. Maksudnya, meski PDI-P bukan partai unggulan, orang Minang bersikap pragmatis, memilih Gamawan yang sudah populer sebelum dipinang PDI-P. Dalam hal ini yang dilihat adalah figurnya, bukan partai pengusungnya.

Sedangkan pada pilpres 2019, ada kemungkinan masyarakat Sumbar tidak memilih Jokowi bukan karena figurnya secara pribadi, tapi karena PDIP sebagai partai tempat Jokowi bernaung dan PKB yang partainya Ma'ruf Amin, dari dulu belum mendapat tempat di hati masyarakat. Golkar dan Gerindra atau partai Islam yang tidak kental ke-NU-annya seperti PAN dan PKS lebih diterima. Sumbar memang identik dengan Muhammadiyah.

Faktor lain di balik keperkasaan Prabowo di Sumbar, bisa jadi karena menjadi pilihan ulama yang sekarang sangat digandrungi urang awak, antara lain Ustad Abdul Somad dan Ustad Adi Hidayat. Gairah belajar agama masyarakat, termasuk di Sumbar, sejak beberapa tahun terakhir ini meningkat pesat, dengan cara mengikuti ceramah ustad panutannya memalui media sosial.

Tentu juga berita yang bertebaran di ruang percakapan dunia maya, yang adakalanya bercampur dengan fitnah dan ujaran kebencian, dalam hal ini yang berbau negatif terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf, kemungkinan ikut mempengaruhi pilihan warga Sumbar pada pilpres yang lalu.

Sebagai "balasan"-nya, sekarang di media sosial berkembang kekhawatiran orang Minang bahwa masyarakat pendukung Jokowi akan memboikot makan nasi Padang. Sesuatu yang berlebihan memang mengingat Jokowi sendiri tidak pernah punya dendam. 

Buktinya selama periode pertama kepemimpinan Jokowi, beliau tetap rajin datang ke Sumbar dalam rangka meresmikan berbagai proyek, tidak terbersit adanya dendam, karena menyadari bahwa beliau adalah presiden bagi semua penduduk, tanpa kecuali.

Demikian pula sikap masyarakat Sumbar, seperti yang ditunjukkan setelah pilpres 2014 lalu, diduga akan mendukung sepenuhnya program Presiden terpilih hasil pilpres 2019 ini. Boleh jadi kalau Jokowi ke Sumbar tidak terlalu dielu-elukan, namun juga tidak akan ada upaya menghambat yang bersifat destruktif dari masyarakat.

Ya, apapun yang terjadi, sekarang saatnya untuk rekonsiliasi bagi seluruh masyarakat.