Mohon tunggu...
Irwan Rahadi
Irwan Rahadi Mohon Tunggu... -

Biro kerja sama dan hubungan internasional Pimpinan Pusat HImpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (HIMMAH NW) salah satu badan otonom ormas islam Nahdlatul Wathan (NW) di Nusa Tenggara Barat. Alumni Universitas Hamzanwadi, saat ini sedang menempuh studi pendidikan Pascasarjana di Mahidol University Thailand

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pejabat Berkualitas Pilkada (Politik Balas Dendam?)

12 September 2013   21:59 Diperbarui: 24 Juni 2015   07:59 244
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Bismillahiwabihamdihi

Assalamualaikum wr wb.

Mengawali tulisan ini dengan ucapan selamat atas kemenganan bapak tuan guru bajang (TGB) TGKHM. Zainul majdi dan Muhammad Amin selaku gubernur dan wakil gubernur terpilih NTB periode 2013-2018. Juga untuk bapak Ali Bd Dan Khaerul Warisin sebagai bupati dan wakil bupati LOTIM terpilih periode yang sama…

Kemenangan itu kemudian diiringi dengan mutasi beberapa pejabat. Ada yang diturunkan, dipindahkan, dan tentu saja ada juga yang mendapatkan promosi. Alasannya sederhana, penyegaran birokrasi. Berbicara hak pemimpin, memang tidak perlu dipersoalkan apalagi dengan rasionalisasi yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Tetapi kata mutasi selalu memiliki preseden yang kurang baik dan tidak akrab. Mutasi selalu menjadi kata yang menakutkan bagi beberapa pihak yang memiliki cukup bukti berbeda pandangan dengan atasannya.

Mutasi beberapa pejabat oleh seorang pemimpin, sejatinya tetap mengedepankan profesionalisme, bukan atas dasar dia terlihat seperti batu sandungan, atau memiliki track record sebagai kompetitor.

Sehingga akan terlihat aneh ketika, seorang dulunya jauh dari hiruk pikuk keramaian birokrasi tiba-tiba muncul menjadi panglima. Sebegitu besarkah jasanya untuk daerah ini sehingga tangga birokrasi yang secara nasional sudah tersusun rapi seperti tidak berarti apa-apa.

Saya ragu, karena tidak ada bukti yang cukup bagi saya dan mungkin beberapa orang yang berpandangan sama dengan saya. Tapi semuanya memang harus kembali kepada alasan yang sama, pemimpin memiliki hak untuk melakukan itu.

Teman seorang teman saya, yang dulunya sebelum pilkada memiliki jabatan strategis tiba-tiba harus menjadi staf desa di sudut daerah ini. Tetapi pilkada kali ini membuatnya kembali ke tempat asalnya dulu.

Lantas seperti apakah indikator mutu dan kualitas pejabat saat ini. Mungkinkah kualitas kerja?..ataukah seberapa besar sumbangsih yang telah diberikan untuk daerah ini?.atau justru pilkada lah yang menjadi penentunya.

Kalau begitu, untuk apa kerja sungguh-sungguh, peras keringat jikalau kedudukan hanya dihargakan oleh peran pada pilkada seperti yang dilakukan oleh teman dari teman saya?

Mutasi saat ini, lebih terkesan sebagai aksi balas dendam dari pemenang. Dan tentu saja sadar atau tidak sadar telah terciptanya musuh-musuh bersama. Karenanya kualitas pejabat saat ini lebih mencerminkan kualitas pilkada yang telah terjadi.

Buruknya kualitas pilkada bisa jadi menjadikan buruknya kualitas birokasi daerah ini. Pun sebaliknya..

Selamat memimpin.

Salam

Darul ikhwan..

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun