Wacana pengadaan dana saksi pada perhelaatan pemilu legislatif 2014 menjadi suatu perbincangan menarik, tengok saja televisi yang konsen berbicara tentang pemili (‘politik’) seperti tv one dan metro tv. Sehari-hari ktia disuguhkan dengan perdebatan pro dan kontra. PDI perjuangan misalnya yang konsen dengan penolakan mereka karena bertentangan dengan ide kemandirian partai.
Di sisi lain salah satu partai pendukung yang terpublikasi dalam salah satu media mengatakan bahwa mereka setuju karena keterbatasan anggaran partai yang mereka miliki.
Ide dana saksi ini, bagi penulis termasuk ide “gila’, bukan karena penulis adalah satu satu partai yang konsen menolak dana tersebut, tetapi alasan-alasan yang mereka kemukakan memang masuk di akal. Pertanyaannya adalah kemanakah kemandirian partai diletakkan, bukankah ketika partai didirikan berarti segala hal yang berkaitan dengan pendiriannya merupakan konsekuensi yang mesti di terima. Itu berarti mempersempit ruang kritik dari partai sendiri terhadap eksekutif yang notabenenya adalah pengucur anggarannya.
Ide ini juga tergolong nyeleneh, karena telah menjungkirbalikkan peran dan tugas pihak-pihak yang secara nyata ada dan dibentuk. Pertanyaannya adalah, dimanakah fungsi PPK, PPS, PPL,mitra PPL (?) di letakkan. Apakah tugas dan fungsi mereka diadakan. Kemanakah peran netralitas di tempatkan. Apakah tidak merendahkan integritas mereka sebagai pejabat yang telah dilantih dibawah sumpah.
Seorang teman saya, bahkan mengatakan bahwa ide pengadaan dana saksi ini, jangan-jangan karena tingginya tingkat kecurigaan pada calon karena ketiadaaan foto mereka di kartu suara. Yang lain malah mengatakan ini “by design”, sengaja membuat kebijakan kartu suara tanpa foto agar kebijakan lanjutan berupa “dana saksi” bisa dimunculkan.
Anggaran yang terbilang tidak sedikit ini oleh pihak yang kontra mengatakan lebih rasional jika diarahkan untuk para korban bencana yang jelas-jelas menimpa negeri ini. Sehingga pemerintah menyatakan bahwa kita dalam kondisi darurat bencana.
Di sisi lain, dana 600 milyar lebih, memang sangat menggiurkan. Ketika anggaran ini disetujui, itu berarti akan ada banyak partai yang bisa mengalihkan anggaran saksi mereka untuk kegiatan yang lebih produktif dan mampu meningkatkan elektabilitas partai dan calon mereka.
Anggaran-anggaran menggiurkan ini masih harus di kaji dan telaah lebih mendalam. Banyaknya partai yang mendukung disetujuinya anggaran ini bukan berarti menjadi penentu ditetapkannya oleh eksekutif.
Kemandirian partai tidak harus dibentuk lewat “gratisan” dana saksi yang dianggarkan dari APBN. Atau jangan-jangan partai-partai itu sudah tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki kepekaan sosial.
Pemberian bantuan meski dengan alasan partai bahwa dana tersebut tidak akan dipegang dan berbagai alasan lainnya, sungguh tidak bisa ditolelir. Kalau selama ini partai hanya bisa mengatasnamakan rakyat dalam setiap pembelaannya, seharusnya mereka juga bisa memberikan alasan pembelaan yang rasional bahwa “atas nama rakyat, dana saksi tidak boleh dianggarkan dari APBN”
Pada level ini, saya setuju dengan pembelaan yang dilakukan oleh PDI P, dan partai-partai penolak lainnya. Partai-partai yang peka dengan penderitaan rakyat, sudah cukup “Pesta Demokrasi” selalu disematkan pada pemilihan umum (legislatif /eksekutif), pesta ini harus diarahkan tepat sasaran dan tepat tujuan.
Kita tidak berpesta, tetapi ikhtiar memilih wakil-wakil yang memiliki kepekaan dan kecerdasan sosial dan masa depan bangsa.
