Menjelang 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Menakar Awal Kepemimpinan dan Harapan ke Depan

Mendekati 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian publik tertuju pada capaian dan tantangan yang dihadapi pasangan pemimpin baru ini. Tingkat kepuasan yang mencapai 80,9% menurut survei Litbang Kompas mencerminkan optimisme masyarakat terhadap arah kebijakan mereka. Namun, angka ini juga memuat pesan yang tegas: ada ekspektasi besar yang harus dijawab dengan kerja nyata dan keberlanjutan.  

Capaian Penting dalam 100 Hari Pertama

Tidak dapat dimungkiri, beberapa program unggulan di bawah visi Astacita berhasil mencuri perhatian publik. Kebijakan pelayanan kesehatan gratis, yang diapresiasi oleh 85% responden, menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Program ini bukan sekadar pencapaian teknokratis, tetapi langkah nyata yang memperkuat rasa keadilan sosial di bidang kesehatan.  

Begitu pula dengan kebijakan renovasi sekolah rusak (82,1% kepuasan) dan pembangunan rumah sakit berkualitas (81%). Dalam hal ini, Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa mereka mampu menerjemahkan janji politik menjadi aksi nyata. Perbaikan infrastruktur dasar ini penting tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat, tetapi juga untuk membangun fondasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup rakyat.  

Namun, meskipun capaian ini menjanjikan, pekerjaan rumah masih banyak. Kesuksesan kebijakan ini hanya akan bermakna jika mampu memberikan dampak yang merata dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri, termasuk daerah-daerah yang sering terabaikan.  

Kritik dan Tantangan yang Mengemuka

Di balik tingginya kepuasan publik, kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dapat diabaikan. Isu utama adalah bantuan sosial (bansos) yang tidak merata dan tidak tepat sasaran (29,2%). Masalah ini mencerminkan kelemahan dalam pendataan dan distribusi, yang seharusnya menjadi prioritas untuk diperbaiki. Ketidakadilan dalam penyaluran bansos tidak hanya menimbulkan kekecewaan, tetapi juga melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.  

Selain itu, ketidakpuasan terkait stabilitas ekonomi (19,5%) menyoroti tantangan yang lebih besar. Banyak masyarakat masih merasa sulit mendapatkan pekerjaan, sementara peluang ekonomi belum sepenuhnya terbuka. Pemerintah perlu mempercepat realisasi kebijakan investasi, pemberdayaan UMKM, dan pembukaan lapangan kerja agar ekonomi dapat bergerak lebih inklusif.  

Kritik juga datang dari kenaikan harga kebutuhan pokok(17,1%), yang menambah beban masyarakat. Pemerintah harus mengatasi persoalan ini dengan pendekatan sistemik, termasuk mengontrol rantai distribusi, mencegah praktik kartel, dan memastikan kebijakan harga tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.  

Korupsi dan Janji Reformasi

Isu lain yang terus menjadi perhatian adalah penanganan korupsi. Ketidakpuasan 12,6% responden terkait ketegasan pemerintah dalam isu ini menunjukkan bahwa publik masih menunggu aksi nyata. Dukungan penuh terhadap lembaga antikorupsi, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan transparansi dalam pemerintahan adalah langkah-langkah penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang.  

Publik juga menyoroti konsistensi terhadap janji kampanye. Meski hanya 4,2% yang mengkritisi hal ini, isu ini berpotensi membesar jika pemerintah tidak mampu menjaga kepercayaan rakyat. Janji kampanye adalah kontrak moral yang harus ditepati untuk menjaga legitimasi kepemimpinan.