Pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 sudah di depan mata. Sebagai agenda pemilihan kepala daerah terbesar di Indonesia, tentu dibutuhkan pengawasan yang kuat untuk menjamin integritasnya.
Sayangnya, selama ini partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mengawasi Pilkada masih rendah. Inilah mengapa konsep Sekolah Kader Pengawas Partisipatif menjadi sangat penting untuk dioptimalkan.
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif merupakan wadah untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada secara efektif.
Mulai dari mengawasi proses pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil Pilkada, masyarakat diajak untuk terlibat aktif sebagai pengawas.
Melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemahaman tentang tata cara pengawasan Pilkada yang benar, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan tentang regulasi terkait, prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas, serta teknik-teknik identifikasi dan pelaporan pelanggaran Pilkada. Dengan bekal ini, masyarakat dapat menjadi mitra yang handal bagi penyelenggara Pilkada dalam menjaga integritas proses demokrasi.
Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa keberadaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan Pilkada oleh masyarakat.
Berbagai potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan dilaporkan lebih dini, sehingga proses Pilkada menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Namun, optimalisasi peran Sekolah Kader Pengawas Partisipatif dalam Pilkada Serentak 2024 masih menghadapi tantangan. Pertama, perlu ada upaya masif untuk mensosialisasikan konsep ini kepada masyarakat luas agar lebih banyak yang terlibat.
Kedua, kurikulum Sekolah Kader Pengawas Partisipatif harus terus disempurnakan sesuai perkembangan regulasi dan dinamika Pilkada. Ketiga, sinergitas antara penyelenggara Pilkada dengan masyarakat pengawas harus terus diperkuat.
Sudah saatnya kita memberdayakan masyarakat untuk mengawal proses demokrasi. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, suara masyarakat harus didengar dan dihargai.
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif merupakan salah satu langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut.
