Indonesia telah menatap jauh ke depan dengan visi besar menjadi negara maju pada tahun 2045, atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Indonesia Emas 2045". Visi ini tidak hanya sekedar mimpi belaka, tetapi merupakan cita-cita luhur yang menuntut kerja keras dan komitmen dari seluruh elemen bangsa. Salah satu kunci utama untuk mewujudkan mimpi tersebut adalah melalui pendidikan yang berkualitas dan merata.
Seperti dikutip dari laporan "Pendidikan di Indonesia: Naik Kelas Menuju 2045" yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (2022), "Pendidikan yang baik merupakan fondasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang pada gilirannya akan menjadi motor penggerak kemajuan bangsa dalam segala bidang."
Pentingnya pendidikan dalam mencapai kemajuan bangsa juga digarisbawahi oleh Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Hari Pendidikan Nasional 2023, "Pendidikan adalah investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Hanya dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat mencetak generasi penerus yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang akan membawa Indonesia menuju kemuliaan."
Namun, untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Mengutip dari laporan "Pendidikan untuk Semua di Indonesia: Tantangan dan Peluang" yang diterbitkan oleh UNESCO (2021), "Meskipun telah terjadi peningkatan akses terhadap pendidikan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda."
Lebih lanjut, laporan tersebut menyoroti beberapa isu krusial yang perlu diatasi, seperti "kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, kekurangan guru berkualitas, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta rendahnya anggaran pendidikan."
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan reformasi dalam bidang pendidikan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah peluncuran program "Merdeka Belajar" pada tahun 2020, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih terbuka, kreatif, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan abad ke-21.
Seperti dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim, dalam sambutannya pada peluncuran program tersebut (2020), "Merdeka Belajar merupakan gerakan untuk memberi kebebasan dan kemandirian kepada guru, kepala sekolah, dan peserta didik dalam mengembangkan potensi diri secara maksimal sesuai dengan minat dan bakatnya."
Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI (2023), anggaran pendidikan pada tahun 2023 mencapai Rp597,7 triliun, atau sekitar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini melampaui standar yang ditetapkan oleh UNESCO, yang merekomendasikan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran negara.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, serta mendukung program-program pendidikan lainnya, seperti beasiswa bagi siswa kurang mampu dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
Namun, upaya pemerintah saja tidak cukup. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah.
Seperti disampaikan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dalam sambutannya pada acara "Gerakan Pendidikan Berkualitas" (2022), "Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus terlibat dan berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing, agar kita dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif dan berkelanjutan."
