Kemerdekaan yudisial adalah salah satu tiang kuat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara demokratis. Hakim-hakim, termasuk Ketua MK, harus dapat menjalankan tugas mereka tanpa tekanan eksternal atau campur tangan politik yang tidak seharusnya. Ini adalah prinsip dasar yang mendukung pilar keadilan dalam sistem hukum.
Kebebasan hakim memutuskan perkara sesuai dengan hukum dan konstitusi merupakan landasan yang tidak hanya melindungi hakim, tetapi juga keadilan dalam masyarakat. Ketika hakim terancam atau dipaksa untuk membuat keputusan yang berdasarkan pertimbangan politik atau tekanan eksternal, integritas sistem hukum terkikis, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum pun terancam.
Penting untuk memahami bahwa kontroversi terkait putusan hukum tidak selalu merujuk pada pelanggaran etika atau hukum oleh seorang hakim. Hakim seringkali dihadapkan pada situasi di mana tafsiran konstitusi atau hukum dapat bervariasi. Kehadiran divergensi pendapat di antara hakim-hakim konstitusi adalah bagian alami dari proses hukum yang sehat.
Jadi, dalam hal putusan kontroversial, seharusnya tindakan seiringnya adalah mendiskusikan dan mengevaluasi putusan tersebut dalam konteks hukum dan konstitusi. Hal ini juga merupakan tugas lembaga yang ada, seperti MK, untuk membuka ruang bagi debat hukum yang sehat.
Namun, pencopotan seorang Ketua MK atau hakim konstitusi seharusnya bukan langkah pertama yang diambil dalam menangani putusan kontroversial. Dalam sistem hukum yang kuat, ada mekanisme lain yang dapat digunakan untuk menilai dan, jika perlu, memperbaiki keputusan hukum yang dianggap kontroversial.
                                                           *****
Pertanggungjawaban Publik: Dampak Pencopotan Ketua MK
Pada saat yang sama, penting juga untuk mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban publik dalam kasus putusan kontroversial oleh seorang hakim konstitusi, terutama seorang Ketua MK. Lembaga seperti MK memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi, dan putusan yang menimbulkan keraguan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan konstitusi.
Ketika putusan MK mengenai usia capres-cawapres menimbulkan kontroversi dan pertanyaan yang serius tentang kepatutan dan keadilan, masyarakat dapat mengharapkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Oleh karena itu, penggantian atau pencopotan seorang pemimpin MK mungkin menjadi salah satu mekanisme yang digunakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menjaga integritas lembaga hukum tersebut.
Pencopotan seorang Ketua MK yang kontroversial dapat dianggap sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Masyarakat perlu meyakini bahwa MK adalah lembaga yang beroperasi atas dasar supremasi hukum dan keadilan, bukan kepentingan politik atau pandangan individu.
Namun, langkah ini juga harus diambil dengan hati-hati. Pencopotan seorang pemimpin lembaga hukum tertinggi harus didasari oleh bukti yang kuat, dan prosesnya harus transparan serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam situasi di mana hakim konstitusi dihadapkan pada kontroversi, langkah-langkah yang lebih cermat dan berimbang mungkin lebih tepat daripada penggantian langsung.
