Isu pemindahan Ibukota adalah isu yang gencar diberitakan saat ini di Indonesia saat ini. Hal tersebut muncul karena banyaknya masalah di Ibukota Jakarta saat ini yang tak kunjung usai.Â
Contohnya saja kasus banjir yang berkepanjangan, sebenarnya pemerintah sudah memikirkan solusi untuk menangani kasus banjir tersebut. Yaitu dengan membuatkan bendungan, namun solusi tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit yaitu triliunan rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah memantau dan mengerahkan semua solusi yang dimiliki untuk mengurangi debit banjir. Tapi hasil yang diterima adalah tetap saja kosong.Â
Padatnya penduduk di Jakarta dinilai menjadi sebab timbulnya banjir. Karena banyaknya masyarakat yang kurang adanya kesadaran akan kebersihan dan tetap saja membuang sampah di sungai walaupun sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan.
Selain banjir Jakarta mengalami krisis akan air bersih. Hal tersebut terjadi karena banyak warga yang tinggal di belantaran sungai dan menggunakan sungai menjadi tempat untuk mencuci baju. Dengan demikian wajah air sungai di Ibukota tampak kurang sehat untuk dilihat. Keterbatasan lahan diduga menjadi pokok dari permasalahan tersebut. Selain itu juga tingkat kemiskinan yang tinggi turut andil dalam permasalahan masyarakat yang tinggal di belantaran sungai.
Untuk itu pemerintah harus bergegas mencari solusi yang tepat untuk menangani permasalahan ini agar tidak berkepanjangan. Pemindahan Ibukota dinilai sebagai  solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tapi apa dengan pemindahan Ibukota perekonomian di Indonesia bisa merata? Saya rasa pemindahan Ibukota bukan solusi yang tepat untuk meratakan kesejahteraan di Indonesia. Dengan dana 466 Triliun Indonesia bisa membangun infrastruktur di daerah terpencil yang minim akan pembangunan. Karena jika pemerataan kesejahteraan dijadikan alasan untuk memindahkan Ibukota Jakarta ke pulau Kalimantan itu bisa saja memicu permasalahan baru
Misalnya bisa saja memicu kecemburuan sosial, yang dimaksud adalah dengan dipindahnya Ibukota ke Kalimantan Timur akan membuat provinsi-provinsi lain menjadi iri. Maka dari itu solusi tersebut terkesan kurang efektif dan malah hanya menghabiskan uang negara. Karena jika kita lihat, hutang Indonesia sudah sangatlah banyak. Seharusnya dana 466Triliun tersebut digunakan untuk menciptakan lapangan kerja yang baru untuk para generasi muda. Karena seperti yang kita tau pengangguran di Indonesia begitu banyak.
Kemudian dengan keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibukota dinilai bahwa beliau sedang mengkonfirmasi kegagalan beliau mewujudkan misi nya untuk mengatasi macet,banjir di Jakarta. Karena menurut saya pemindahan Ibukota bukanlah hal yang harus segera dilakukan. Untuk itu dana 466Triliun sebaiknya digunakan untuk menciptakan lapangan kerja. Apalagi nanti ketika tahun 2020 Indonesia terkena efek dari bonus demografi yang dimana warga dari Indonesia sendiri mayoritas adalah usia produktif yang sangat membutuhkan pekerjaan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI