Indonesia Maju akibat PPP?

Saat ini Indonesia termasuk negara yang sedang bertransformasi menjadi negara maju. Salah satu faktor yang menjadi alasan tersebut adalah dari pembangunan yang begitu masif dilakukan oleh pihak pemerintah akhir-akhir ini. Pembangunan tersebut berupa pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan dari segi Sumber Daya Manusia. 

Pembangunan tersebut dilatarbelakangi antara kerjasama pihak pemerintah dengan badan usaha lainnya atau biasa dikenal dengan nama Public Privae Partnership. PPP sendiri diatur dalam peraturan presiden no 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah swasta. Banyak sekali proyek dengan skema PPP yang telah diterapkan di Indonesia seperti, Transportasi, Jalan, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas sarana prasarana dsb.

Bukti dari dampak PPP di Indonesia dapat dilihat pada tahun 2014 yang kala itu Indonesia menempati peringkat 10 ekonomi dunia. bahkan Indonesia berpotensi menjadi peringkat ke 7 pada tahun 2030 jika produktivitas sumber daya manusia terus ditingkatkan. Saat ini Indonesia baru memiliki sekitar 55 juta tenaga terampil dan masih dibutuhkan 58 juta lagi sampai tahun 2030. itu artinya 3,8 juta orang per tahun. Disinilah peran dari pendidikan dan pelatihan kejuruan menjadi sangat penting. 

Indonesia sendiri saat ini sedang berada dalam revolusi industri 4.0, yang merupakan digitalisasi serta konektifitas di setiap proses kerja khususnya manufactur. Pada revolusi ini tenaga kerja dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan penggunaannya. Untuk menjadi lebih kompetitif Coorporasi juga perlu disuplay dengan tenaga-tenaga kerja yang terampil dan dengan mindset yang inovatif. Saat ini angkatan kerja Indonesia didominasi lulusan SD dan SMP. 

Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP. Kemudian Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc. dari BAPPENAS juga berpendapat bahwa "pelaksanaan pendidikan kejuruan tidak hanya bisa dibebankan oleh satu sektor saja, tapi harus berkolaborasi antar stakeholder, dimana beberapa kementrian yang penting untuk bekerjasama ini adalah kementrian pendidikan dan kebudayaan, kementrian ristekdikti, kementrian perindustrian, kementrian tenaga kerja dan yang pastinya harus berkolaborasi supaya menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan baik". 

Peran sektor swasta sebetulnya sangat penting karena bisa membantu meningkatkan Work Readiness atau Employability dari angkatan kerja kita. Dengan membuka kesempatan magang baik itu internship sebelum peserta didik lulus ataupun Apprenticeships. Pemerintah juga bisa mendorong agar perusahaan-perusahaan juga mau untuk membantu dan terlibat dalam pengembangan UMKM dan bisa memberikan lapangan pekerjaan. Usaha mikro UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indoensia. 

Di tahun 2013 terdapat lebih dari 57,8 juta UMKM dengan kemampuan menyerap lebih dari 114 juta tenaga kerja. Data dari BPS menunjukkan peningkatan angka penyerapan tenaga kerja UMKM setiap tahunnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 97,30% dari total angka total angka penyerapan tenaga kerja secara nasional. Diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan. Agar Public Private Partnership bisa berjalan dengan baik. Kita perlu memastikan private mendapat insentiv dan private juga terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sejarah pendidikan sistem ganda Jerman dimulai sejak abad 19 dan telah terbukti sangat efektif. Indonesia tidak bisa mengadopsi 100% penerapan sistem ini sebagaimana di Jerman, namun ada elemen-elemen penting yang bisa diterapkan di negara lain. Di Jerman pendidilkan kejuruan 50% lebih dibiayai oleh pemerintah dan sisanya dibiayai oleh sektor swasta. Hal ini membuktikan betapa erat kerja sama antara dua pihak tersebut.

Akibat berjalannya PPP dengan baik dan berdampak pada tersedianya layanan publik yang berkualitas mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial suatu negara. Menyadari hal ini Indonesia telah menerapkan inovasi pengadaan infrastruktur yang lebih efisien dibandingkan dengan skema pengadaan konvensional yang membebankan pembiayaan pada anggaran neagara. Dikenal dengan nama Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. 

Skema ini turut melibatkan partisipasi badan usaha swasta untuk membangun dan mengelola infrastruktur layanan publik yang berkualitas dengan membagi resiko secara proporsional. Pengelolaan dana penyediaan infrastruktur pun menjadi lebih efisien, karena KPBU memungkinkan pemerintah pusat daerah untuk tidak membebani biaya pengadaan sepenuhnya ke APBN atau APBD. KPBU adalah solusi nyata mengatasi keterbatasan APBN maupun APBD dalam pembangunan infrastruktur sekaligus menjamin ketersediaan layanan publik yang berkualitas secara berkesinambungan. 

Untuk mendukung suksesnya pembangunan penerapan skema ini komitmen yang kuat dari pihak-pihak yang terlibat mutlak diperhitungkan. Perkembangan proyek-proyek KPBU sejak 2016 hingga saat ini menjadi bukti bahwa skema ini telah diimplementasikan secara nyata. Beberapa proyek KPBU yang telah berjalan dan telah rampung adalah Central Java Power Plant atau CJPP.