Selain dengan Mozambik, kerja sama dengan negara Afrika lainnya juga direncanakan dilakukan tahun ini, yakni dengan Tunisia dan Maroko.
Sebelumnya Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan RI, Ni Made Ayu Marthini menjelaskan, perundingan dagang dengan negara-negara di kawasan Afrika merupakan prioritas Pemerintah RI. Ini sebagai bagian dari kebijakan perdagangan yang lebih proaktif ke kawasan Afrika.
Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan dan penjajakan ke hampir seluruh negara di benua Afrika, termasuk bagian selatan melalui SACU (Southern African Customs Union), kawasan barat melalui ECOWAS (Economic Community of West African States), dan kawasan timur melalui EAC (East African Community). Sementara itu, di kawasan Utara, Indonesia sedang melakukan perundingan dengan Tunisia (IT-PTA) dan Maroko (IMA-PTA).
Perundingan yang saat ini dilakukan adalah dengan format PTA (Preferential Trade Agreement). Pada perjanjian ini, konsesi penurunan tarif dilakukan terbatas untuk beberapa produk yang dianggap prioritas bagi kedua negara.Â
Skema ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara. "PTA antara kedua negara dapat saling menguntungkan karena rata-rata tarif produk di kawasan ini cukup tinggi. Selain itu, PTA relatif dapat diselesaikan dengan cepat sehingga dapat diimplementasikan dengan cepat," tegas Made.
PTA dengan Mozambik merupakan salah satu tindak lanjut hasil pertemuan KTT Indian-Ocean Rim Association (IORA) pada Maret 2017. Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipe Jacinto Nyusi sepakat meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.
"Melalui IM-PTA, kami mengharapkan hubungan perdagangan Indonesia-Mozambik semakin erat dan ekspor semakin meningkat. Kemudian secara bertahap dan pararel, investasi Indonesia di Mozambik juga meningkat, terutama setelah kedua negara sepakat menjadikan satu sama lain sebagai pintu masuk ke kawasan," lanjut Made.
Made mencatat, beberapa sektor dari Indonesia yang berpotensi melakukan hubungan dagang dan investasi dengan Mozambik, yaitu seperti makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, sawit, serta sektor terkait infrastruktur.
