Politik ibarat gurita, yang tentakel serta sulur-sulurnya bisa menjalar kemana-mana. Segala aspek dalam kehidupan kita, bisa dijadikan komoditas politik. Tidak terkecuali pertanian. Kalau masih ingat, beberapa waktu lalu pertanian dijadikan salah satu tema utama dalam debat antar calon presiden. Atau kalau mau merujuk jauh lebih ke belakang, Bung Karno sendiri menjadikan seorang petani bernama Marhaen sebagai gerakan Marhaenisme.
Dalam tataran tertentu, sah-sah saja menjadikan pertanian sebagai komoditas politik. Misalnya menjadikan pertanian sebagai pemicu gelora semangat rakyat. Atau menjadikan pertanian sebagai agenda prioritas politik. Yang jadi masalah adalah, mengapitalisasi pertanian atau bahkan petani demi keuntungan politik, untuk kemudian ditinggalkan setelah seseorang berkuasa.
Kita harusnya merasa muak bila petani dan peternak dijual untuk kepentingan politik. Kalau memang para politisi benar-benar membela petani, pasti mereka sedang ikut sibuk bekerja. Bukan menyebar kebencian, apalagi menjadi provokator yang mengadu domba petani dengan elemen lain di masyarakat.
Tanpa harus diperumit dengan urusan politik, sektor pangan dan pertanian sebetulnya  masih menyisakan berbagai permasalahan, salah satunya mafia pangan. Presiden Joko Widodo juga sebetulnya sudah di jalur yang benar dengan menciptakan berbagai insentif serta bantuan bagi para petani. Mulai dari asuransi tani, kapal ternak, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kalaupun masih ada masalah, harusnya dicari solusi dan pemecahannya. Bukan sekadar diungkit-ungkit atau malah dicari-cari celahnya.
Dan kini, menjelang pemilihan umum 17 April 2019, seiring dengan meningkatnya suhu politik dalam negeri, sektor pertanian dan pangan jadi ikut terimbas. Hampir semua politisi berbicara seolah mewakili nasib petani. Hampir semua politisi berorasi ingin meningkatkan harkat martabat dan kesejahteraan petani. Apakah janji dan orasi itu diwujudnyatakan, sangat butuh pembuktian.
