Kontrasnya Pak Harto dan Pak SBY

Kontrasnya Pak Harto dan Pak SBY

Di Indonesia, pemerintahan otoriter berlangsung lebih dari 30 tahun. Dimulai setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 PKI, muncul perubahan kepemimpinan bangsa dan negara. Pemerintahan Soekarno berganti menjadi pemerintahan Soeharto. Pemerintahan Soeharto di bawah sistem Demokrasi Pancasila melaksanakan pemerintahannya dengan tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konsistensi merealisasikan tekad ini relatif hanya berjalan beberapa tahun saja, Pemerintahan Soeharto semakin memiliki legitimasi setelah pada bulan Maret 1968 MPRS beliau secara resmi sebagai presiden. Pemerintah Suharto yang dia sebut Orde Baru menjadi pembangunan dan kemajuan ekonomi sebagai prioritas utamanya karena pada pemerintahan Orde Baru juga banyak pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek yang lebih dikenal dengan sebutan Pelita (pembangunan lima tahun). Itulah sebabnya pemerintahan Orde Baru sering disebut masa pembangunan. Disis lain, semua dilakukan dengan menerapkan gaya pemerintahan otoriter lewat kebijakannyadipartai politik dan penerapan azas tunggal. Ini disebut-sebut merupakan dugaan rekayasa politik, dugaan adanya rekayasa politik itu antara lain dilakukan melalui politik hukum dan menyusun organisasi sosial politik sebagai sandaran basis kekuasaan, kemudian dikendalikan dengan cara teratur dan terarah. Beliau menjadikan Golkar sebagai wadah politiknya yang ditempatkan berbeda dengan partai politik lain (contoh: pada saat itu perekrutan anggota kabinet tidak dibukanya kesempatan partai politik lain selain Golkar untuk ditunjuk ditunjuk sebagai menteri/gubernur). Kebijakan Soeharto melahirkan undang-undang yang tidak proporsional. Pada 1985 lahirlah lima Undang-undang politik yang menjadi kekuatan Soeharto mengendalikan demokrasi politik, yang terdiri dari Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Umum, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU Referendum, dan UU tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kita lihat ringkasan dampak positif dan negatif masa pemerintahan Orde Baru Soeharto dengan gaya pemerintahan yang otoriter:

Dampak positif

- Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. - Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat dilihat secara nyata.

- Indonesia mengubah status dari Negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).

- Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.

- Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat.

Dampak negatif

- Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.

- Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.

- Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 paratai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai Negara demokrasi.

- Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.

- Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.

- Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.

- Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan bebangsa dan benegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.

- Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerimtah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat.

- Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam.

- Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam.

- Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi sosial).

- Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

- Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

- Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dam sosial yang demokratis dan berkeadilan.

- Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.

- Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menkelang akhir tahun 1997.

Masa pemerintahan Orde Baru seakan-akan tidak ada habisnya bila dibahas terus-menerus dan masih merupakan wacana yang cukup menarik untuk diperbincangkan dari mulai pembangunan-pembangunan yang dilakukan hingga terjadinya manipulasi politik dalam pemerintahan tersebut. Pembangunan-pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek sangat baik dan sepertinya berhasil dilakukan pada masa itu. Tapi pemerintahan orde baru tetap tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Pada masa orba ketika ada rakyat yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah maka akan dianggap sebagai bentuk perlawanan kepada Negara dan dianggap tidak sesuai atau melawan pancasila. Selain itu hak-hak pers dibatasi sehingga pemerintahan seakan-akan tidak tersorot oleh media dan banyak hal-hal dalam pemerintahan yang tidak diketahui rakyat.

Kontras sekali dengan gaya pemerintahan demokrasi SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), presiden RI ke enam. Sangat berbeda sekali dengan presiden sebelumnya, beliau dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden. Ini merupakan bentuk awal demokrasi di indonesia dan kebebasan demokrasi sangat di akui. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dinilai sukses menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya agenda demokratisasi. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Demokrasi Indonesia merupakan bukti nyata bahwa demokrasi lebih baik dari kediktatoran dan ekstremisme dalam menjamin kesejahteraan, keamanan, kebebasan beragama, dan hak-hak asasi perempuan. Kondisi ini sangat berbeda dengan era Orde Baru di mana ekonomi tumbuh namun demokrasi sangat terabaikan (contoh: kebebasan pers sangat dibatasi pada masa Soeharto tetapi sebaliknya kebebasan pers diberikan tempat pada masa SBY). Akan tetapi dampak negatif dari demokrasinya SBY yaitu kebebasan demokrasi memang diakui, tapi hukum pada masa ini tidak tegak. Akibatnya semua serba transaksional dan korupsi makin menjadi. Perbedaan mencolok lainnya, pada masaSoeharto memang lebih menonjolkan masalah keamanan dan pembangunan ekonomi, dengan demikian demokrasi sedikit dikesampingkan. Pada saat ini permasalahan yang sangat menonjol adalah korupsi yang lebih parah pada masa Soeharto karena runtuh­nya lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi lagi-lagi menjadi cermin betapa korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan berlapis. Komitmen SBY untuk mengekspos korupsi dalam pemerintahan dan DPR akan sia-sia tanpa adanya upaya serius untuk menghentikan kriminalisasi terhadap KPK. Presiden SBY perlu segera melakukan langkah-langkah dan keputusan yang lebih tepat dan tegas. Memang masa SBY ini dihadapkan dengan euforia demokrasi sehingga SBY harus bisa bersikap tegas karena tidak semua harus didiskusikan dengan alasan SBY menjadi presiden dipilih oleh rakyat beliau sedikit-sedikit membentuk tim padahal beliau harus segera memutuskan karena tugas pokok pemimpin itu adalah memutuskan dengan cepat. Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi, semoga sesuai dengan demokrasi yang sesungguhnya sehingga kemakmuran rakyat yang merata.