”Pengetahuan yang secara paksa dipompakan tak akan bertahan.”
Pernyataan Plato di atas dialami oleh banyak pelajar pada masa pandemi saat ini atau secara umum pada pendidikan di Indonesia. Seturut dengan pernyataan Amich Alhumami, dalam opininya di Koran Kompas (26/10/2020), bahwa belajar dari rumah telah memunculkan persoalan. Persoalan tersebut diantaranya: mengganggu kesehatan mental, menambah tekanan dan beban psikologis, meningkatkan stres dan depresi, baik bagi anak maupun orangtua, bahkan tindak kekerasan pada anak yang justru di lakukan orangtua sendiri.
Tekanan dan beban yang diterima oleh para pelajar berpotensi menggiring mereka ke situasi jenuh atau bosan. Hal itu bisa muncul dari banyaknya tugas dan materi yang harus dipelajari. Perampingan kurikulum atau lebih tepatnya pemangkasan materi belajar belum juga mencapai solusi terbaik bagi para pelajar dalam menimba ilmu.
Di samping itu, pendidikan justru harus kembali ke tempat pertamanya yaitu rumah. Peran orangtua semakin berlipat ganda. Mereka tidak hanya “mencari nafkah”, namun sekaligus menjadi guru dadakan, sebab yang dapat ditanyai langsung adalah orangtua. Belum lagi kalau orangtua tidak mengetahui apa yang dipelajari anaknya, itu akan menyulitkan mereka sebab substansi pendidikan sendiri setiap tahunnya terus bertambah seiring dengan kebutuhan atau konsekuensi global.
Hal tersebut tentunya akan menjadi ancaman yang serius bagi generasi masa depan bangsa Indonesia. Keinginan untuk mencapai bonus demografi seakan-akan begitu ditekankan oleh pemerintah. Pemerintah seakan menduakan lingkungan pendidikan. Saat sekolah ditutup, kegiatan ekonomi terus berjalan dan di situ pula orangtua para pelajar berada.
Padahal para pelajar sendiri harus memastikan dirinya tetap berada di rumah. Kemudian, setelah pernyataan sekolah mulai dibuka itu muncul, memang seolah-olah kita akan kembali pada situasi normal seperti hari biasanya di luar pandemi. Hanya saja, apakah dengan demikian akan menghapuskan tekanan dan beban bagi para pelajar?
Pelajar sebagai salah satu pelaku pendidikan perlu diperhatikan, sebab seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dr. B. S. Mardiatmadja dalam buku “Komunitas Belajar” bahwapendidikan sekolah itu berpangkal pada murid, berbasis murid, dilaksanakan oleh murid dan pertama-tama demi kepentingan murid. Dapat kita lihat kembali keadaan pendidikan kita. Pendidikan di Indonesia karena adanya iming-iming bonus demografi justru mengarahkan pelajar ke dunia perokonomian. Pelajar belajar agar mereka memperoleh profesi dan bukan mencapai esensi dari pembelajaran itu sendiri.
Dikutip dalam buku “Pengantar Filsafat” karangan K. Bertens dkk., Peter Singer menyatakan bahwa pendidikan tak hanya melatih kita dalam profesi, tetapi memberi kita pondasi intelektual untuk digunakan seumur hidup, apakah kita memutuskan untuk memilih bidang kesehatan, hukum, bisnis, teknik atau kesempatan yang lainnya.
Pondasi itulah yang semestinya menjadi fokus utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) negara Indonesia, yang arahnya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan pertama-tama memperkaya perekonomian negara. Keuntungan ekonomi lebih merupakan buah yang pada saatnya akan muncul.
Di sisi lain, tingat perekonomian yang tinggi juga perlu diimbangi dengan pola hidup yang baik dari masyarakatnya. Jika negara kaya, namun masyarakatnya hedon atau serakah atau tidak solider, akankah kekayaan itu menjamin kemajuan suatu negara?
Kearifan masyarakat perlu didalami lagi sebab gejala globalisasi semakin kuat terutama di kalangan kaum muda. Pengaruh iklan sudah menggiring minat para pemuda, belum lagi intensitas media sosial yang tak jauh dari genggaman seakan mematok langkah gerak kaum muda kita. Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan berarti menggiring manusia ke kepentingan ekonomi semata. Manusia itulah yang pertama-tama hendaknya dihargai sebagai insan yang punya kemerdekaan dan kebijaksanaan akal budi dan hati nurani.
