Di samping hak-hak, warga negara juga memiliki kewajiban terhadap negara. Kewajiban ini meliputi patuh terhadap hukum negara, membayar pajak, melaksanakan tugas militer (jika ada wajib militer), serta ikut serta dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum atau keterlibatan dalam kegiatan politik.
Status sebagai warga negara juga memberikan akses kepada individu terhadap fasilitas dan layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan perlindungan sosial. Warga negara juga berhak untuk menjadi bagian dari kehidupan politik, seperti mencalonkan diri dalam pemilihan umum atau berpartisipasi dalam organisasi politik.
Penting untuk dicatat bahwa definisi dan hak serta kewajiban warga negara dapat berbeda-beda antara negara-negara, karena setiap negara memiliki hukum dan peraturan yang berbeda yang mengatur status dan hak warganya.
Menurut ajaran Islam, hubungan antara negara dan warganya didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup keadilan, kebijakan yang baik, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam Islam, negara dianggap sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan warganya.
Pertama, Islam menekankan pentingnya adil dan berlaku setara terhadap semua warga negara. Negara Islam memberikan perlindungan dan keadilan yang sama kepada seluruh warga negaranya tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, atau latar belakang sosial. Perlakuan yang adil dan setara harus ditegakkan dalam sistem hukum, administrasi, dan layanan publik.
Kedua, Islam mendorong penerapan kebijakan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam negara Islam diharapkan untuk mengadopsi kebijakan yang mengarah pada kemakmuran dan kesejahteraan umum. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Negara juga diharapkan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Ketiga, warga negara dalam Islam diwajibkan untuk patuh terhadap hukum Islam dan hukum yang ditetapkan oleh negara. Hukum yang berlaku harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Warga negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan mematuhi hukum negara serta berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan masyarakat yang baik.
Dalam Islam, hubungan antara negara dan warga negara bukanlah hubungan satu arah. Negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati otoritas negara dan berkontribusi pada kepentingan masyarakat. Konsep ini didasarkan pada prinsip saling ketergantungan dan kerjasama antara pemerintah dan warganya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
