Berdasarkan data data di bursa saham, kapitalisasi Bakrie saat ini adalah sebesar Rp 39,89 triliun. Sedangkan menurut laporan detik finance, jumlah total utang Bakrie Group saat ini adalah sebesar Rp 37,932 Triliun.
Besaran hutang tersebut belum ditambah dengan kewajiban Bakrie untuk membayar korban terdampak Lapindo sebesarRp 781 miliar dan mungkin ada kewajiban-kewajiban lainnya yang tidak kita ketahui.
Sekarang kita bisa melihat kondisi keuangan dari Bakrie. Lalu apa hubungannya dengan Golkar?
Sekilas tidak terlihat hubungan langsung antara menjadi Ketua Umum Golkar dengan bisnis yang dijalankan, akan tetapi jangan salah. Ibarat kendaraan, Partai Golkar adalah kendaraan mewah yang terus berganti dari mercy klasik yang dicari kolektor sampai menjadi mobil sport super mahalyang dimiliki pesohor dunia. Partai Golkar yang memilik jaringan terluas dan mengakar karena sudah ada sejak era Orde baru, adalah mainan mahal yang diimpikan semua politisi partainya.
Aburizal sendiri menjalankan Golkar seperti menjalankan anak perusahaannya. Kalau ada yang berbeda pendapat atau melawannya, dengan enteng dia akan mengeluarkan mereka dari partai, tidak ubahnya owner perusahaan yang memecat karyawannya, gampang, tinggal teken dan langsung terlaksana saat itu juga.
Iming-iming uang dan jabatan bagi yang loyal kepadanya? Atau penekanan pemecatan bagi kader daerah yang melawan? Jangan heran, ini memang ada dimana-mana dan walaupun tidak diakuinya, laporan-laporan yang diterima Jusuf Kalla dari tingkat bawah dan orang-orang dari daerah yang berbicara di televisi dapat kita lihat. Alasan bisa hilang ketika loyal, dan seribu alasan dapat muncul apabila melawan. Salah satu ketua DPD II di Papua yang dipecat dengan alasan masih menjadi PNS, tp ketika dia loyal tidak diungkit, padahal sudah 10 thn, ia menjadi Ketua DPD II.
Lalu kenapa menguasai Golkar penting untuk Aburizal?Pertama, karena Golkar dapat menjadi alat tawar menawar bagi Aburizal.Menekan pemerintah bersama koalisi Prabowo apabila mereka mampu, akan tetapi bila posisi dirasa tidak cukup kuat, menawarkan suara untuk pemerintah dengan syarat tukar guling melindungi posisi Bakrie misalnya dalam kasus pembayaran ganti rugi Lapindo. Itu bisa saja dilakukan, semudah menukar keputusan hasil munas dari menolak Perpu menjadi mendukung Perpu.
Kedua, dengan kepanjangan tangan di fraksi di DPR bisa menyuarakan kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung dapat mendukungbisnis yang dijalankan Bakrie. Itu juga sangat mungkin terjadi.
Ketiga, penguasaan paket pimpinan kepala daerah sangat penting untuk bisnis. Dengan wilayah yang luas, dan masih minimnya pengawasan kepaladaerah di wilayah yang jauh, dari sana selalu ada peluang bisnis yang dapat dikerjakan oleh kolega bisnia atau anak perusahaan Bakrie.
Ambil contoh, misalkan ada proyek infrastruktur di daerah. Saya tidak memiliki perusahaan kontraktor, rekan saya memiliki perusahaan kontraktor. Jadi dia yang mengerjakan, tapi dia mungkin memerlukan peralatan-peralatankomunikasi yang dijalankan oleh perusahaan saya.
Penguasaan politik adalah penguasaan sumber-sumber ekonomi. Itulah mengapa menguasai Golkar sangat penting bagi Aburizal Bakrie
