Mengatasi Krisis Hukum di Pesisir Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terletak di pesisir Riau, merupakan wilayah dengan potensi alam yang melimpah. Perairannya mendukung sektor perikanan tradisional, sementara daratannya dikenal sebagai penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Namun, di tengah kekayaan ini, Inhil menghadapi berbagai persoalan hukum yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Masalah seperti kerusakan lingkungan, perikanan ilegal, dan konflik agraria tidak hanya merugikan masyarakat lokal tetapi juga mengancam keberlanjutan wilayah tersebut.

1. Kerusakan Lingkungan: Ancaman Serius bagi Masa Depan

Kerusakan lingkungan di Indragiri Hilir terutama disebabkan oleh pembukaan lahan secara tidak sah, baik untuk pertanian maupun perkebunan kelapa sawit. Metode pembukaan lahan dengan cara pembakaran sering kali digunakan, meskipun jelas melanggar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak dari aktivitas ini tidak hanya terbatas pada pencemaran udara tetapi juga merusak ekosistem mangrove yang menjadi pelindung alami pesisir dari abrasi. Akibatnya, masyarakat pesisir semakin rentan terhadap bencana seperti banjir dan longsor, yang intensitasnya terus meningkat setiap tahun.

2. Illegal Fishing: Ancaman bagi Keseimbangan Ekosistem Laut

Perairan pesisir Inhil sering menjadi lokasi aktivitas perikanan ilegal. Nelayan yang menggunakan pukat harimau atau alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan masih menjadi tantangan besar. Praktik ini tidak hanya melanggar Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tetapi juga menghancurkan habitat ikan, seperti padang lamun dan kawasan mangrove, yang penting untuk siklus hidup biota laut. Sebagai akibatnya, hasil tangkapan nelayan tradisional menurun drastis, mengancam keberlangsungan ekonomi mereka.

3. Konflik Agraria: Isu Kronis yang Belum Terselesaikan

Konflik agraria menjadi isu klasik di Inhil. Ketidakjelasan batas tanah antara masyarakat adat, petani lokal, dan perusahaan perkebunan sawit sering memicu sengketa. Kasus-kasus seperti penggusuran lahan tanpa proses hukum yang adil atau penguasaan tanah secara sepihak oleh korporasi menunjukkan lemahnya implementasi regulasi agraria. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya akses masyarakat terhadap data kepemilikan lahan yang transparan dan minimnya bantuan hukum.

Solusi untuk Mengatasi Krisis Hukum di Pesisir Inhil

Untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi:

1. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten

   • Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal, baik di darat maupun di laut.
   • Aparat penegak hukum perlu diberdayakan dengan teknologi pemantauan, seperti penggunaan drone untuk mendeteksi pembakaran lahan atau aktivitas ilegal di perairan.
   • Sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran harus memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

2.