PDIP dan Rieke Tidak Konsisten

Pernyataan Rieke Cagub Jabar dari PDI Perjuangan bahwa hasil survey atau hitung cepat (Quick Count) belum bisa jadi penentu pemenang adalah benar kalau di lihat dari sudut konstitusi dan formal, karena secara konstitusi yang punya kewenangan untuk menentukan pemenang Pilgub Jabar adalah hasil rekapitulasi resmi dari KPUD Jawa Barat. Tetapi kalau di lihat dari sudut akademis, ilmiah, kelaziman dan pengalaman maka hasil hitung cepat tidak jauh berbeda hasilnya dengan hasil nyata dari rekapitulasi KPUD. Karena semua lembaga pelaksana hitung cepat memiliki metodologi yang bisa di pertanggung jawabkan secara ilmiah dan akademis. Semua lembaga pelaksana hitung cepat memiliki hasil yang tidak terlalu juah berbeda, tidak ada perbedaan yang signifikan angka dari hasil hitung cepat semua lembaga pelaksana hitung cepat. LSI (Lembaga Survei Indonesia), MNC Media Research, Indobarometer, Puskaptis, LSI (Lingkaran Survey Indonesia), SMRC dan Litbang Kompas adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan hitung cepat dalam Pilgub Jabar. Dan semua lembaga-lembaga tersebut me-rilis bahwa pemenang Pilgub Jabar adalah pasangan Aher-Deddy Mizwar dengan kisaran suara 31-33% sedangkan pemenang kedua adalah pasangan Rieke-Teten dengan kisaran suara 27-29%. Seandainya hasil rekapitulasi suara hitung cepat ternyata berbeda jauh dengan hasil rekap KPUD Jabar, maka kredibilitas lembaga-lembaga tersebut akan dipertanyakan.

Sikap Rieke sebagai cagub dari PDIP ternyata di-aminkan oleh TB Hasanudin selaku PLT Ketua PDIP Jawa Barat. Sikap Rieke dan PDIP sangat jauh berbeda dengan Pilgub DKI Jakarta. Waktu itu semua lembaga survey pelaksana hitung cepat merilis bahwa hasil hitung cepat memenangkan pasangan Jokowi-Basuki, dengan hasil itu maka pendukung Jokowi-Basuki langsung melakukan pesta kemenangan, padahal itu baru hasil hitung cepat, belum hasil resmi KPUD DKI. Sikap PDIP yang berbeda di dua pilkada ini akan dinilai public sebagai sikap yang tidak konsisten dan standart ganda; kalau calonnya menang hitung cepat akan di blow-up, tetapi kalau calonnya kalah maka hitung cepat tidak bisa dijadikan referensi. Padahal hitung cepat bukanlah produk politik, tetapi hitung cepat adalah produk intelektual, produk ilmiah, produk akademis karena bisa di verifikasi dan di ukur validitas dan reliabilitasnya. Sikap PDIP yang yakin bahwa Pilgub Jabar akan terjadi dua putaran adalah sikap yang mengabaikan fakta dari hasil hitung cepat, dan ini secara tidak langsung merupakan “tantangan” bagi para lembaga pelaksana hitung cepat.

Sikap Rieke dan PDIP yang sangat yakin Pilgub Jabar akan terjadi dua putaran adalah sikap yang sah dari sisi kontitusi tetapi dilihat dari sisi ilmiah, akademis dan fakta lapangan di semua Pilkada di Indonesia adalah sikap yang tidak konsisten bahkan cenderung sikap yang tidak siap kalah. Seharusnya sebagai politisi yang ulung Rieke dan PDIP “legowo” saja, dan mengakui kalah, itu lebih terhormat, seperti yang dilakukan oleh Yance, Dede Yusuf, dan juga pernah dilakukan oleh Adang Daradjatun, Hidayat Nurwahid, Faisal Basri, Alex Nurdin dan Fauzi Bowo di Pilgub DKI Jakarta.

Sekarang tinggal kita tunggu saja, apakah Rieke politisi ulung yang siap menerima kekalahan? Publik yang akan menilai.