Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Masih ingatkah anda dengan lirik dalam lagu nasional karya R. Sunaryo di atas? Tentunya setiap warga negara Indonesia pernah mendengar potongan lirik tersebut. Lirik di atas mengambarkan kedaulatan Indonesia yang terbingkai dalam satu kesatuan dari Pulau Sabang yang berada di sekitar Aceh hingga Pulau Merauke milik Provinsi Papua.
Melihat Indonesia yang memiliki daerah sangat luas dengan keberagamannya, tentunya Indonesia tidak akan luput dari permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia, akan menjadi perhatian dan ditangani oleh pihak internal Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan adanya pemberian bantuan dari pihak eksternal seperti negara tetangga, dengan catatan tidak ada maksud tertentu yang dapat merugikan Indonesia akibat bantuan yang diterima.
Salah satu bantuan pihak luar yang terfokuskan pada Indonesia adalah terkait isu pelanggaran HAM di Papua Barat. Bantuan tersebut disampaikan oleh Kepulauan Soloman lewat Perdana Menterinya dalam Diskusi Umum PBB di New York. Sesuai dengan kutipan pidato yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon, Hon Manasseh Sogavare dalam Debat Umum yang diselenggarakan oleh Majelis Umum PBB di New York. HM Sogavare mengungkapkan dukungan dalam membantu menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dengan membentuk Tim pencari fakta HAM ke Papua barat. Dalam pidatonya tersebut, HM Sogavare meminta Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses bebas kepada Tim pencari fakta HAM ke Papua Barat yang telah disebut dalam Forum Kepulauan Pasifik September 2015.
Seiring dengan pernyataan HM Sogavare dalam pidatonya di PBB, tentu saja hal yang menjadi perhatian adalah adanya upaya dari luar negeri untuk membantu berbagai permasalahan HAM yang terjadi di Papua Barat. Namun, niat baik yang dimaksudkan untuk membantu penanganan kasus HAM oleh Kepulauan Soloman malah dijadikan batu loncatan oleh oknum separatis Papua Barat bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk dukungan dari luar negeri untuk memerdekakan Papua Barat.
Hal yang menjadi keheranan saat ini adalah mengapa oknum separatis Papua selalu mengangkat isu pelanggaran HAM dan mengambinghitamkan Indonesai dalam setiap kejadian yang terjadi di Papua. Padahal pemerintah Indonesia saat ini begitu memberikan kepedulian lebih terhadap perkembangan Papua dari berbagai aspek. Jarang terjadi pertikaian yang mengarah pada pelanggaran HAM di Papua Barat. Hal itulah yang harus menjadi bahan kepedulian kita bersama sebagai warga negara Indonesia.
Apapun yang terjadi, seluruh daerah yang termasuk ke dalam kedaulatan wilayah Indonesia harus tetap diperjuangkan keutuhannya dalam bingkai NKRI. Meskipun hingga saat ini, masih banyak usaha yang dilakukan oknum separatis Papua untuk memerdekakan Papua Barat dari Indonesia, hal itu menjadi perhatian kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke adalah milik Indonesia dan milik kita bersama, sehingga mari tingkatkan kepedulian antar sesama demi keutuhan Indonesia di masa depan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H