Menkopolhukam Resmi Mundur, Apakah ini Kode Keras dari Mahfud MD?

Mahfud MD merupakan salah satu pakar hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan memegang jabatan sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, namun saat ini Mahfud sudah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan dan kini ia lebih memfokuskan dirinya kepada pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo dengan nomor urut 3. 

Mengambil langkah berani dengan memutuskan keluar dari jabatannya merupakan keputusan yang dapat mengembalikan marwah demokrasi yang dilaksanakan dengan benar dan jujur, Namun banyak masyarakat yang menganggap bahwa langkah nya tersebut untuk mengejar ketertinggalannya dari pesaing yang ketat pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan mengapa keputusan tersebut baru diambil pada saat mendekati hari pemilu, bukannya dari awal saja saat ia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Mahfud MD mengaku bahwa keputusan nya itu sudah dipikirkan sejak lama dengan calon presiden nomor urut 3, untuk mundur dari jabatannya sebagai seorang menteri, namun ia perlu memperkirakan waktu yang tepat dari keputusan tersebut harus dibicarakan dengan matang bersama pasangannya Ganjar Pranowo, partai-partai pengusung nya dan momentum untuk bertemu dengan Presiden. 

Keputusannya tersebut juga membuat masyarakat menduga bahwa dirinya yang keluar dari tugasnya sebagai seorang Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan merupakan kode keras darinya untuk tidak melanjutkan program kerja yang telah dibuat sebelumnya atau beliau memang ingin lari dari tanggung jawabnya. Selain itu ada pula yang menyangkut pautkan dengan debat cawapres yang dimana pada saat itu Mahfud MD mengkritik cara kerja pemerintah, sementara saat itu ia masih menjadi bagian dari pemerintah yang dimana hal tersebut tidaklah etis dilakukan sebagai seorang calon presiden. Pernyataan itu membuat berbagai pertanyaan tentang kondisi kabinet yang terlihat tidak baik-baik saja, karena dikabarkan banyaknya 15 menteri Presiden Jokowi yang siap untuk mundur dari kabinet, tapi hal tersebut di tepis langsung oleh Presiden Jokowi pada saat menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Tanjung Priok, ia mengatakan "Wong kabinet biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Nggak ada masalah, yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah kunjungan ke daerah. Saya pun juga sama saya rapat di Jakarta, ada kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini Kongres ke XVI GP Ansor,”. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa keluarnya Mahfud MD dilakukan secara baik-baik tanpa adanya pertikaian dan tidak ada hubungannya bahwa keluarnya Mahfud MD membuat pertikaian dalam kabinet, selain itu Jokowi juga menyampaikan bahwa para kabinet menteri tetap menjalankan pekerjaan dengan baik seperti biasanya. 

Salah satu pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman memandang langkah yang diambil oleh Mahfud MD adalah bentuk kesadaran etika yang ingin menunjukkan jati diri seorang yang ingin sungguh-sungguh dalam menjalankan sebuah pemerintahan dan ada juga yang mengatakan bahwa itu juga termasuk sindiran kepada Paslon nomor urut 2 untuk mengikuti langkah nya, namun keputusan tersebut bukanlah bertujuan untuk menyindir paslon lain dan memang keputusan tersebut merupakan keputusan yang bijak baginya, ”Saya sangat menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik,” Ujar Mahfud MD pada saat mengunjungi salah satu pura di Lampung Tengah. 

Pengunduran diri Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyebabkan bangku menteri tersebut menjadi kosong dan harus segera diisi untuk melanjutkan tugas menggantikannya. Mencari seorang pengganti menteri memanglah tidak mudah harus dipikirkan baik-baik calon yang mampu memegang tanggung jawab dari tugas-tugasnya. Namun, pada tanggal 2 Februari 2024 bapak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dia akan menentukan pengganti Mahfud dalam waktu 1 hingga 3 hari ke depan. Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi merupakan salah satu langkah cepat dalam kinerjanya sebagai seorang presiden, karena jika tidak segera dicari maka dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan tidak terpenuhinya pelayanan rakyat yang dimana sudah tugas nya sebagai seorang menteri membantu presiden dalam mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang‑Undang Dasar Tahun 1945.

Keputusan yang Mahfud MD ambil untuk meninggalkan kabinet dan mengikuti proses politik menunjukkan kesadarannya akan etika yang tinggi. Tindakan ini bukan semata-mata sebagai sindiran atau upaya untuk menghindari tanggung jawab yang telah diberikan, melainkan sebagai bagian integral dari proses politik yang ia jalani dengan integritas dan kejujuran. Dengan begitu pemerintah harus segera mencari pengganti yang cocok dan berkualitas demi menjaga kelancaran kerja pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan jabatan yang dapat mengganggu stabilitas. Walaupun sudah tidak menjadi seorang menteri, tetaplah penting untuk menjaga transparansi dan komunikasi yang baik dengan publik terkait proses pengunduran diri menteri. Ini akan membantu menghindari spekulasi dan kekhawatiran yang tidak perlu di masyarakat.