Pilgub dan Masa Depan Perekonomian Maluku Utara

Beberapa pekan terakhir isu-isu pemilihan gubernur menjadi trending topik di media nasional dan daerah bahkan menjadi perbincangan di kalangan civil society. 

Bagaimana tidak penentuan kebijakan-kebijakan ke depannya dalam membangun daerah ada di tangan para calon kanditat yang nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di setiap daerah di Indonesia. 

Kemudian Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang untuk menentukan pilihannya.

Maluku Utara menjadi daerah strategis di kawasan timur Indonesia yang punya peran penting bagi perekonomian Nasional. 

Selain itu, Provinsi Maluku Utara sekitar 70 % lebih wilayahnya terdiri atas perairan laut, sehingga menjadikan daerah ini sangat potensial di sektor maritim, terutama perikanan, wisata bahari, dan usaha jasa transportasi laut.

Sementara itu, Wilayah provinsi tersebut menyimpan potensi sumberdaya alam yang cukup besar terutama di bidang pertambangan logam dan panas bumi, perikanan, serta pertanian. Potensi tambang di Provinsi Maluku Utara terdiri atas nikel-kobal, tembaga, uranium, batubara, aluminium atau bauksit, magnesit, pasir besi, emas, dan perak.

Potensi kekayaan alam yang melimpah ini bisa menjadi malapetaka bagi Maluku Utara, sebab bila dikelolah oleh orang yang salah maka ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi daerah dan negara.

Di sisi lain, sumber daya alam jadi lahan korupsi dan pendanaan politik. Berdasarkan hasil Investigasi dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menemukan Jejak kepentingan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam pusaran kasus korupsi yang dilakukan AGK ditelusuri melalui keterlibatan sejumlah orang-orang terdekatnya, baik langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, nama Direktur Hilirisasi Minerba BKPM Hasyim Daeng Barang, yang sempat menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara sejak 2019 hingga 2022.

Ia juga pernah ditunjuk sebagai Plt. Wali Kota Ternate, Maluku Utara pada 2021. Hasyim merupakan salah satu nama yang diduga menjadi penghubung antara AGK dengan Bahlil.

Hal ini ditunjukkan dari pengangkatan Hasyim sebagai Direktur Hilirisasi Minerba BKPM pada Juni 2022. Pengangkatan Hasyim oleh Bahlil terjadi hanya berselang empat bulan dari pencopotannya sebagai Kadis ESDM Maluku Utara karena diduga terkait dengan pengurusan 13 izin tambang di Maluku Utara.

Pada kasus di atas membuat kita lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan kita terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, sebab banyak sekali kasus yang melibatkan kepala daerah. Maluku Utara sebagai daerah yang punya kekayaan sumber daya alam yang begitu banyak, menjadikan kita sebagai daerah yang paling dilirik oleh para investor.

Terus bagaimana dengan perekonomian Maluku Utara pasca pemilu?

Maluku Utara di kenal dengan daerah yang punya pertumbuhan ekonomi tertinggi di indonesia. Hal ini juga harus dipikirkan oleh kepala daerah selanjutnya, yang di mana Maluku Utara sudah punya standar pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Ini menjadi Pekerjaan rumah bagi pemimpin selanjutkan, karena ia harus memikirkan bagaimana kondisi perekonomian Maluku Utara setelah ia pimpin.

Hal ini jelas dengan penyampaian Prof Dr Sri Herianingrum SE MSi, guru besar ekonomi Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa Pemilu bukan hanya berpengaruh dari aspek teknikal, tetapi juga dari aspek fundamental. Pemilu 2024 menjadi momentum krusial yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, terutama oleh investor asing yang cenderung lebih hati-hati.

Pola perilaku pasar keuangan selama periode pemilu cenderung "wait and see". Investor menunggu hasil pemilu untuk menilai kebijakan yang akan diambil oleh pemenang. 

Jika kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, respons positif dapat meningkat. Sebaliknya, kebijakan yang merugikan investor dapat menurunkan investasi.

Sampai saat ini belum ada calon gubernur yang berbicara tentang perekonomian Maluku Utara. Lebih pada aspek sektor-sektor potensial yang menjadi program unggulannya nanti setelah menjadi gubernur. 

Selain itu juga pada aspek kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara, yang di mana masih belum mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia terutama pada aspek tenaga kerja yang profesional.

Perubahan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih nanti, menjadi catatan yang perlu kita pertanyakan, sebab visi dan misi yang jelas sekalipun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.