4. Legitimasi Otoritas: Otoritas yang melakukan penangkapan (Kepolisian Hutan Taman Nasional) harus memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk menegakkan hukum di kawasan tersebut.
Meskipun kasus ini memiliki aspek emosional dan moral, dari sudut pandang hukum positivisme, fokusnya ada pada kepatuhan terhadap hukum yang ada, yang menetapkan bahwa tindakan nelayan tersebut melanggar norma yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi.
Dalam kasus tiga nelayan miskin Ujung Kulon, penulis dapat berargumen bahwa penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Keadilan tidak hanya berarti penerapan hukum yang ketat, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang dan kondisi hidup nelayan yang terlibat. Nelayan tersebut berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit dan mungkin tidak memiliki akses atau pengetahuan yang memadai tentang batasan zona konservasi. Dalam konteks ini, penulis bisa menekankan bahwa penegakan hukum harus disertai dengan upaya edukasi dan pemberdayaan, agar nelayan memahami aturan dan dapat berpartisipasi dalam konservasi secara berkelanjutan.Â
Selain itu, penting untuk mengevaluasi apakah hukuman yang dijatuhkan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Pendekatan yang lebih restoratif, misalnya melalui mediasi atau penyuluhan, dapat lebih tepat daripada hukuman penjara, yang justru dapat memperparah kondisi mereka. Dengan demikian, penulis dapat menekankan pentingnya keadilan yang mengedepankan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan :
Kasus tiga nelayan miskin Ujung Kulon adalah contoh nyata hukum positivisme diterapkan di sistem hukum Indonesia. Kasus ini mencerminkan bagaimana hukum positivisme dapat menghasilkan keputusan yang sah secara legal, tetapi bisa menghasilkan ketidakadilan di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara penegakan hukum dan pertimbangan etis untuk mencapai keadilan yang lebih holistik.
