sekali-kali, bolehlah kita denger juga "curhatannya" anggota dewan, ga adil juga kan kalau cuma Pesiden aja yg curhat :D
setelah kita dengar curhatannya, baru deh kita cerca lagi mereka :)
Tulisan ini disadur dari website pribadi seorang anggota Dewan:
==============
Lebaran tentu membuat saudara-saudara Muslim begitu bahagia karena merupakan hari kembali menjadi fitri atau hari kemenangan kalau buat yang non musim juga bergembira karena bisa menikmati liburan yang agak panjang.
Momen lebaran buat saya yang kebetulan anggota DPR RI tentu akan bersinggungan dengan THR, mungkin karena stigma masyarakat yang mencap semua anggota DPR adalah orang-orang yang berlimpah akan harga karena jabatannya tersebut.
Saya bukan anggota DPR yang berlimpah dananya karena buat saya, saya tidak akan menggambil uang biarpun itu dengan embel-embel buat THR kalau tidak jelas asal muasal dana tersebut.
Kebetulan dana THR saya terbatas ada dana kunjungan kerja untuk satu tahun kedepan sebanyak RP. 21 Juta, kalau dana tersebut saya bagikan kepada semua pengurus cabang partai saya di Bangka Belitung tentu dananya tidak akan mencukupi, sebelumnya pengurus tingkat Provinsi telah meminta sumbangan kepada saya guna keperluan safari Ramadhan dan saya hanya mampu memberikan sebesar Rp 5 Juta.
Atas kejadian THR ini pula saya harus menjelaskan kondisi real saya sebagai anggota DPR RI ada beberapa kawan yang memahami dan bisa mengerti tapi ada juga yang tidak bisa menerima dan membandingkan saya dengan anggota DPR RI lainnya.
Bahkan ada yang mencaci maki saya karena tidak bisa memberkan seperti anggota lain atau mantan anggota DPR terdahulu bahkan dengan ancamakan kasih THR dulu nanti akan saya pilih lagi kalau Pemilu !
Saya sejak awal hanya mampu membuka satu layanan SMS guna menampung semua keluh kesah serta masukan dari masyarakat dan bekerja dengan baik serta TIDAK MENERIMA UANG YANG TIDAK RESMI, jika masyarakat akhirnya lebih suka pada anggota Dewan yang lebih suka bagi-bagi uang THR walaupun dana yang dibagikan belum tentu halal maka negeri ini akan diisi oleh para pejabat yang pintar cari uang “tambahan” dan pintar membagi-bagikan uang bukan bekerja untuk kepentingan jangka panjang masyarakat.
