Ketidaktepatan Penyaluran Bansos Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

2. Tidak tercapainya tujuan bansos: Bansos yang tidak tepat sasaran tidak akan mampu mencapai tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ada malah akan menimbulkan kesenjangan sosial dan timbulnya perpecahan.

3. Menimbulkan konflik sosial: Ketidakpuasan masyarakat terhadap penyaluran bansos dapat memicu konflik sosial.

Seperti contoh yang pernah saya temukan, karena bansos yang tidak tepat itu membuat masyarakat menjadi malas, kecemburuan sosial, dan kurang partispasi dalam kegiatan. Misalkan ada kegiatan kerja bakti, itu masyarakat yang tidak mendapat bansos menjadi malas.

Bahkan ada yang bilang “biarin yang dapat bansos saja yang berangkat kerja bakti, kita yang tidak dapat mending kerja dapat uang”. Sementara yang mendapat bansos kadang malas dalam kerja, seperti bilang “ngapain kerja dengan keras-keras, sebentar lagi kan dapat bansos turun”.

Nah itu kan menjadi tidak baik dalam keberlangsungan kehidupan di dalam masyarakat. Niat yang baik dari pemerintah karena ketidaktepatan malah menjadikan masalah, makannya perlu perhatian yang lebih dari pemerintah. Supaya tidak ada kecemburuan antara satu dengan yang lain atau yang mendapatkan dan tidak mendapatkan.  Saya rasa jika bansos itu tepat sasaran, maka tidak akan muncul kecemburuan. Akan tetapi jika tidak tepat sasaran, akan memberikan dampak yang buruk, seperti yang saya pernah temui.

Kejadian seperti itu merupakan masalah serius, karena bukan hanya merugikan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Seharusnya ketidaktepatan penyaluran bansos menjadi perhatian yang cukup serius bagi pemerintah, untuk itu pemerintah harus mengambil kebijakan yang baik. Seperti, peningkatan kualitas data biar lebih akurat lagi dan tepat sasaran, penguatan sistem pengawasan, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Perbaikan ini bukan hanya soal efektivitas kebijakan, akan tetapi juga tentang menjunjung hak asasi dan martabat manusia sebagai inti dari sebuah pembangunan bangsa.