Pemilu 2019 dan Dialektika Ekonomi Indonesia

Tahun 2019 memiliki makna penting bagi perjalanan politik di Indonesia, April 2019 Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum pertama dalam sejarah politik Indonesia yang dilakasanakan serentak untuk memilih DPR RI, DPD RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.  

Sudah menjadi kelaziman beberapa saat sebelum perhelatan akbar demokrasi di Indonesia khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terjadi aksi dukung mendukung, perdebatan sengit diantara para pendukung masing-masing calon menjadi konsumsi public seantero negeri.

Head to Head kembali tersaji dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 ini, pertemuan kembali antara Joko Widodo sebagai petahana kembali dipertemukan dengan Prabowo Subiyanto sebagai penantang utama. 

Hanya saja mereka memiliki pendamping yang berbeda untuk posisi calon wakil Presiden, Jokowi menggandeng tokoh senior Nahdlatul Ulama KH. Ma'ruf Amin, sedangkan lawannya Prabowo Subiyanto menggandeng pengusaha muda, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno sebagai pendampingnya.

Masalah ekonomi mungkin merupakan salah satu sektor yang senantiasa menarik untuk diperhatikan, disamping masalah masalah bsar lainnya seperti hukum, politik dan lain sebagainya.  Kebijakan Jokowi pasti akan menjadi serangan dari kubu Prabowo Subiyanto. 

Pertanyaannya mampukah perdebatan selama masa kampanye tersebut menjadik proses yang menjadi dialektika social yang akan menghasilkan sintesa baru  pemikiran ekonomi  dan kebijakan public di Indonesia yang kemudian dapat implementasikan dalam kurun lima tahun yang akan datang ketika salah satu dari mereka memimpin Indonesia.

Menunggu Perdebatan yang berkualitas
Sejenak mari kita lihat perdebatan-perdebatan di Indonesia menjelang Pemilu 2019 yang akan datang.  Perdebatan inetelektual nampaknya belum banyak di lakukan, perdebatan elit lebih banyak bergulir  di media social yang lebih banyak dibumbui oleh perdebatan yang justru berdimensi perang hoax.

Kasus Ratna Sarumpaet, masalah seorang menteri di Kabinet Kerja Jokowi yang mengarahkan jari tangan saat sesi pengambilan gambar pertemuan Bank Dunia dan IMF di Bali dan masih banyak lagi isu-isu yang remeh temeh tapi dampak keributannya menjadi sangan menguras energy, belum selesai satu masalah ramai di media social muncul lagi masalah baru. 

Pelaporan acungan tangan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, perdebatan penngunaan  kotak kardus sebagai kotak suara, perusakan alat peraga kampanye Partai Demokrat  dan mungkin akan muncul lagi yang lainnya dengan semakin mendekatnya penyelenggaran Pemilu di tahun 2019.

Patut disayangkan, jika momentum pemilu justru terjebak membahas isu-isu yang tidak berkualitas rendah dan remeh temeh.  Momentum debat ini seharusnya mampu menguak makna di balik kebijakan kebijakan yang selama ini dibanggakan pihak Jokowi. Mengapa terus berhutang, mengapa harus import, mengapa harus infrastruktur, mengapa meliberalisasi sector migas, yang berdampak kenaikan bbm dan tariff dasar listrik, mengapa semakin banyak imgran klas buruh dari China ?

Patut ditunggu head to head  debat antara Jokowi dengan Prabowo Subiyanto, dalam rangkaian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang. Perbedaan sudut pandang, sudah pasti terjadi dengan posisi Jokowi yang telah melakukan banyak kebijakan selama dia memimpin.