PKS Layak Dapat Jatah Menteri

Dua hari terakhir tersebar seruan, agar Jokowi tidak melibatkan PKS di dalam pemerintahannya. Tanpa pikir panjang, saya langsung bisa menilai bahwa itu tadi cuma suara asal nuntut yang arogan, sangat dangkal, tanpa pertanggungjawaban etis maupun intelektual. Saya pribadi jelas menolaknya.

Pada hemat saya, kemenangan Jokowi mesti diposisikan sebagai kemenangan segenap anak bangsa, tanpa kecuali. Walhasil, semua pihak bisa turut aktif terlibat dalam langkah-langkah pemerintahan Jokowi selanjutnya.

Sementara itu, PKS, bersama PPP, juga beberapa ormas Islam semisal Muhammadiyah (meski cuma sebagian faksi di dalamnya) hingga FPI dan sebagainya, telah secara konkret mampu membuktikan diri sebagai kekuatan riil di tengah-tengah masyarakat. Lihat saja, karena peran sentral kelompok-kelompok itulah, diiringi kedahsyatan cara kerja mereka dalam menerjemahkan konsep-konsep Rob Allyn, elektabilitas Prabowo melejit cepat dalam waktu yang sangat singkat. Dan angka 47% itu sama sekali bukan angka sembarangan. Meski kalah, tetap saja mereka merupakan aspirasi hampir separuh populasi warga negara ber-hak-pilih, yang dilindungi undang-undang. Pendek kata, kelompok tersebut sangat layak mendapat porsi dalam biduk pemerintahan Jokowi. Lagipula, pada beberapa bidang tertentu mereka memang lebih kompeten dibanding eksponen-eksponen kubu Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi dipastikan segera melakukan perampingan dalam struktur pemerintahannya. Demi kecepatan kerja dan efisiensi, jumlah kementerian akan dikepras. Otomatis, berarti "kue" yang bisa dibagi semakin kecil, sehingga harus dipikir masak-masak posisi di kementerian manakah yang cocok dipegang PKS dan rekan-rekannya.

Berdasar informasi yang sampai ke saya hari ini, untuk program perampingan ala Jokowi tersebut ada kementerian yang harus dihapus, dan ada juga yang mesti di-merger. Yang sudah positif dihapus adalah Kementerian Sosial. Adapun beberapa yang terancam di-merger adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Agama.

Seturut kalkulasi politik maupun profesionalisme, ruang ideal untuk PKS dkk. ada di salah satu kementerian baru yang merupakan hasil dari penggabungan atau merger dua institusi. Nah, mengacu data yang ada di tangan saya, potensi sumber daya riil yang ada pada mereka saat ini dapat dimaksimalkan untuk mengelola wilayah tugas Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan.

Untuk itulah malam ini saya mengajukan usulan konkret ke pemerintahan Jokowi, agar dua kementerian tersebut--yakni Kementerian Agama dan Kementerian Perdagangan--segera saja di-merger, untuk dikelola oleh PKS dkk.

Oya, biar pas dan sinergis, nama barunya nanti adalah: "Kementerian Perdagangan Agama."

#OjoSeriusSeriusMas